"Ini menjadi bukti menunjukkan sikap mereka (AS) yang asli ke masyarakat Palestina. Rusia tetap dengan segala keikhlasan mendukung two state solution," kata Veronika, di kediaman Duta Besar Rusia di Jakarta, Rabu, 24 April 2024.
Ia menegaskan, posisi Rusia sama dengan negara-negara yang pro-Palestina. Bahkan, Veronika menambahkan, Rusia mendorong semua negara yang menjadi anggota DK PBB untuk memberikan voting dukungan.
Menurutnya, dari 15 anggota DK PBB, hanya Amerika Serikat saja. Sementara dua negara lain, termasuk Inggris, abstain.
"Alasan yang mereka sampaikan kenapa memberikan veto sangat lemah, tidak jelas dan tidak bisa diterima," tegas Veronika.
Veronika kembali menegaskan, Rusia akan terus bersama dengan negara Islam, Indonesia, Tiongkok dan negara lain yang mendukung Palestina. Posisi mereka, tegasnya, tidak akan pernah berubah.
Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota, sebuah pengakuan de facto atas status kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012.
Namun, permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan Hamas di Gaza, dan ketika Israel memperluas pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.
"Eskalasi yang terjadi baru-baru ini menjadikan dukungan terhadap upaya itikad baik untuk mencapai perdamaian abadi antara Israel dan negara Palestina yang sepenuhnya independen, layak, dan berdaulat menjadi semakin penting," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada DK PBB.
"Kegagalan mencapai kemajuan menuju solusi dua negara hanya akan meningkatkan ketidakstabilan dan risiko bagi ratusan juta orang di kawasan ini, yang akan terus hidup di bawah ancaman kekerasan," katanya.
Dewan Keamanan PBB telah lama mendukung solusi dua negara, yang bertujuan hidup berdampingan dalam batas-batas yang aman dan diakui. Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, seluruh wilayah yang direbut Israel pada 1967.
Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, menjalankan pemerintahan mandiri terbatas di Tepi Barat. Hamas menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada 2007.
Baca juga: Dubes Palestina Menahan Tangis Sampaikan Pendapat Usai Gagal jadi Anggota PBB
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
