Dalam konsensus yang jarang terjadi pada krisis pasca-kudeta, Dewan Keamanan pada Rabu merilis sebuah pernyataan yang mengutuk eksekusi - yang pertama di Myanmar dalam beberapa dekade - dan menyerukan pembebasan segera pemimpin terguling Aung San Suu Kyi.
| Baca: Empat Aktivis Demokrasi Dieksekusi, Junta Myanmar: Mereka Pantas Dihukum Mati. |
"Anggota Dewan Keamanan mengutuk eksekusi militer Myanmar terhadap aktivis oposisi selama akhir pekan," kata Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip AFP, Kamis 28 Juli 2022.
"Mereka mengingat pernyataan Sekretaris Jenderal 25 Juli 2022 dan menggemakan seruannya untuk segera membebaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang,” tegasnya.
Pernyataan itu didukung oleh Rusia dan Tiongkok -,dua sekutu utama junta yang sebelumnya melindunginya di PBB,- serta negara tetangga India.
“Menyambut baik kecaman Dewan Keamanan PBB terhadap eksekusi aktivis demokrasi", kata ‘Pemerintah Persatuan Nasional’ (NUG) di akun Twitter terverifikasi.
“Sudah waktunya bagi dewan untuk mengambil tindakan nyata melawan junta,” tambahnya.
NUG - didominasi oleh anggota parlemen dari partai terguling Aung San Suu Kyi - telah bekerja untuk menggulingkan kudeta dan dinyatakan sebagai organisasi "teroris" oleh junta.
Eksekusi yang diumumkan Senin memicu kecaman dari seluruh dunia, meningkatkan kekhawatiran bahwa lebih banyak lagi yang akan mengikuti dan mendorong seruan untuk tindakan internasional yang lebih keras terhadap junta yang sudah terisolasi.
Di antara empat yang dieksekusi adalah Phyo Zeya Thaw, mantan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi dan aktivis demokrasi veteran Kyaw Min Yu - lebih dikenal sebagai "Jimmy".
| Baca: Jokowi Mengecam Eksekusi Junta Myanmar. |
Keduanya dijatuhi hukuman mati di bawah undang-undang anti-terorisme.
Junta semakin terisolasi di panggung dunia, dengan pemimpin Kamboja Hun Sen satu-satunya kepala negara yang berkunjung sejak kudeta yang menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan.
PM Kamboja juga telah membuat permintaan pribadi kepada kepala junta Min Aung Hlaing untuk tidak melanjutkan eksekusi.
Junta Myanmar telah mengecam kritikan internasional atas penggunaan hukuman mati. Pihak junta mengatakan empat tahanan yang dieksekusi "pantas mendapat banyak hukuman mati".
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
