Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa, 29 November 2022. (Medcom.id / Marcheilla Ariesta)
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa, 29 November 2022. (Medcom.id / Marcheilla Ariesta)

Satu Tahun Keketuaan ASEAN Tak Cukup untuk Selesaikan Isu Myanmar

Marcheilla Ariesta • 29 November 2022 15:18
Jakarta: Indonesia memegang keketuaan ASEAN di tahun 2023. Keketuaan ASEAN ini akan dijalankan Indonesia di tengah banyaknya tantangan, termasuk seputar isu Myanmar yang tak kunjung usai.
 
Mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajudha mengatakan, masalah Myanmar gagal diselesaikan dua ketua ASEAN sebelumnya, yakni Brunei Darussalam dan Kamboja.
 
"Jadi persoalan jatuh di pangkuan kita, dan untuk masa satu tahun keketuaan untuk menyelesaikan masalah yang tidak mudah itu juga merupakan satu pekerjaan yang agak tidak mungkin, dari perspektif saya," ujar Hassan saat ditemui di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hassan menuturkan, secara substansi Indonesia tahu sikap dari rezim militer yang berkuasa di Myanmar. "Kesan saya (junta Myanmar) belum mau membuka diri untuk dialog, menyelesaikan secara negosiasi," ungkapnya.
 
Biasanya negosiasi terbuka baru terjadi ketika kedua pihak bertikai menemui titik buntu, kata Hassan.
 
Menurut pandangannya, junta Myanmar merasa tidak merasa perlu bernegosiasi dengan National Unity Government of Myanmar (NUG), 'pemerintah bayangan' yang mengangkat senjata dalam melawan kudeta.
 
"Itu situasinya tergantung pada kita, mestinya persoalan sesulit itu kita punya strategi jitu," ujar Hassan.
 
Bulan ini, KTT ASEAN ke-40 dan 41 digelar di Phnom Penh, Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, isu Myanmar menjadi salah satu fokus yang dibahas para pemimpin ASEAN.
 
ASEAN menekankan kembali bahwa Myanmar masih menjadi bagian integral dari blok Asia Tenggara. Oleh karenanya, ASEAN akan terus mendukung Myanmar dalam mencari solusi damai dan berkelanjutan.
 
"Lima Poin Konsensus tetap menjadi referensi valid kami, dan harus diimplementasikan secara menyeluruh," ujar keterangan dalam kerangka final dokumen Kajian dan Keputusan Mengenai Implementasi Lima Poin Konsensus.
 
Istilah "Lima Poin Konsensus" merujuk pada disepakatinya lima poin seputar penyelesaian isu Myanmar yang telah disepakati di pertemuan ASEAN Leaders's Meeting di Jakarta tahun lalu. Kala itu, Myanmar juga menyepakati konsensus tersebut.
 
Namun hingga kini, Lima Poin Konsensus tersebut hampir tidak dijalankan sama sekali oleh junta Myanmar.
 
"Perlu adanya rencana implementasi yang memaparkan indikator konkret, praktis dan dapat diukur dengan jangka waktu spesifik untuk Lima Poin Konsensus. Jajaran Menteri Luar Negeri ASEAN ditugaskan untuk mengembangkan rencana implementasi," sebut dokumen tersebut.
 
Para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa KTT ASEAN masih tetap menjadi badan pembuat keputusan tertinggi dalam hal apapun, termasuk soal isu Myanmar dan implementasi Lima Poin Konsensus.
 
Dalam dokumen juga disebutkan bahwa ASEAN akan mempertimbangkan pendekatan lain yang dapat mendukung implementasi Lima Poin Konsensus.
 
Baca:  Sekjen PBB: Dunia Telah Gagal Mengatasi Krisis Myanmar
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 
(WIL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif