Pengamat sebut PBB tidak patut berkomentar terkait KUHP Indonesia./AFP
Pengamat sebut PBB tidak patut berkomentar terkait KUHP Indonesia./AFP

Komentari KUHP, PBB Dinilai Ikut Campur Urusan Domestik Indonesia

Marcheilla Ariesta • 09 Desember 2022 18:43
Jakarta: Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut berkomentar terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). PBB mengatakan, ada beberapa bagian revisi yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia (HAM) dan internasional.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, pernyataan ini tidak patut dikeluarkan oleh Perwakilan PBB di Indonesia karena tiga alasan.
 
"Pertama suara PBB yang dapat disuarakan oleh perwakilannya adalah suara dari Organ-organ utama PBB seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan HAM, Sekjen PBB, dan organ-organ tambahan. Sama sekali bukan suara dari pejabat Perwakilan PBB di Indonesia," katanya dalam sebuah pernyataan, Jumat, 9 Desember 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kedua, apakah pernyataan dari Perwakilan PBB di Indonesia sudah melalui kajian yang mendalam atas perintah dari Organ Utama dan Organ Tambahan? Seperti misalnya ada special rapporteur (pelapor khusus) yang mendapat mandat dari Organ Utama?" imbuhnya.
 
Sedangkan alasan ketiga, pernyataan yang disampaikan perwakilan PBB di Indonesia bertentangan dengan Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB.
 
Baca juga: PBB Sayangkan Ada Revisi yang Tak Sesuai HAM di KUHP
 
"Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa tidak ada hal yang terkandung dalam Piagam ini yang memberikan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara," ucapnya.
 
Ia menegaskan, pernyataan terkait KUHP baru tersebut seolah memberi kewenangan PBB untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya masuk yurisdiksi domestik Indonesia.
 
"Perwakilan PBB di Indonesia seharusnya menghormati proses demokrasi atas KUHP baru di Indonesia," ujarnya.
 
"Perwakilan PBB di Indonesia tidak perlu mengajari apa yang benar dan tidak benar terkait HAM yang cenderung HAM perspektif negara Barat," sambung Hikmahanto.
 
Ia menuturkan, perwakilan PBB di Indonesia seharusnya memberi ruang luas agar publik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang beropini jika KUHP baru ini tidak selaras dengan HAM.
 
Menurut Hikmahanto, dengan adanya pernyataan ini, Kementerian Luar Negeri patut memanggil Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. "Dan bila perlu, melakukan persona non grata (pengusiran) pejabat tersebut dari Indonesia," ungkapnya.
 
"Jangan sampai individu yang menduduki jabatan di Perwakilan PBB Indonesia yang sebenarnya petualang politik menciderai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam PBB," ujar Hikmahanto.
 
Sebelumnya, PBB mengungkapkan keprihatinannya pada KUHP baru Indonesia. "Dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas privasi serta hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata mereka.
 
Mereka mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait dengan KUHP ini. 
 
"Kami mendorong pemerintah untuk tetap terlibat dalam dialog konsultatif terbuka dengan masyarakat sipil yang lebih luas dan pemangku kepentingan untuk menangani keluhan dan memastikan bahwa proses reformasi sejalan dengan komitmen global Indonesia dan juga TPB," sambung mereka.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif