Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan berkunjung ke Myanmar. Foto: AFP
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan berkunjung ke Myanmar. Foto: AFP

Dialog dengan Junta, PM Kamboja Akan Kunjungi Myanmar

Fajar Nugraha • 07 Desember 2021 18:05
Phnom Penh: Perdana Menteri Kamboja Hun Sen akan melakukan perjalanan ke Myanmar untuk melakukan pembicaraan pada Januari. Jika terjadi, dia akan menjadi pemimpin internasional pertama yang mengunjungi negara itu sejak militer merebut kekuasaan dalam kudeta.
 
Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak para jenderal menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari.
 
Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja dengan cengkeraman besi selama lebih dari tiga dekade, pada Senin berjanji untuk ‘bekerja sama dengan’ junta Myanmar, meskipun ada upaya internasional yang meluas untuk menumpuk tekanan diplomatik pada militer.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Berkunjung ke Kamboja, Utusan Militer Myanmar Bahas Isu ASEAN.
 
Sebelumnya, pejabat Menteri Luar Negeri Myanmar Wunna Maung Lwin mengadakan pembicaraan dengan Hun Sen di Phnom Penh pada Selasa, di mana ia secara resmi menyampaikan undangan tersebut.
 
Juru Bicara Perdana Menteri Kamboja, Eang Sophalleth mengatakan, kunjungan itu dijadwalkan pada 7 dan 8 Januari.
 
Undangan itu datang saat Kamboja berupaya untuk membawa Myanmar kembali ke dalam ASEAN setelah penghinaan yang memalukan oleh blok regional tersebut.
 
Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah kelompok yang sering dikritik karena ompongnya, ASEAN melarang kepala junta Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak Oktober setelah menolak untuk membiarkan utusan blok itu bertemu Suu Kyi.
 
Kamboja mengambil alih kepemimpinan bergilir ASEAN tahun depan dan pada hari Senin, Hun Sen mengatakan pemimpin Myanmar memiliki hak untuk menghadiri KTT.
 
Junta -,yang menyebut dirinya Dewan Administrasi Negara,- telah menjadi paria internasional tahun ini, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dan ribuan ditangkap dalam tindakan brutal terhadap perbedaan pendapat, menurut pemantau lokal.
 
Pada Senin, Suu Kyi dijatuhi hukuman dua tahun penahanan karena hasutan terhadap militer dan melanggar aturan virus korona, menarik kecaman baru dari seluruh dunia.
 
Tetapi tekanan diplomatik tidak menunjukkan tanda-tanda menjatuhkan rezim militer dari jalurnya. Junta membenarkan kudeta dengan menuduh kecurangan pemilu dalam pemilihan tahun lalu, dan Suu Kyi menghadapi serangkaian dakwaan lebih lanjut yang bisa membuatnya dipenjara selama beberapa dekade jika terbukti bersalah.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif