Dalam pembukaan ICDD, Menlu Retno memaparkan tiga langkah penting yang menjadi perhatian Indonesia agar diplomasi terus bergerak maju di tengah pandemi.
"Pertama, memperkuat kepercayaan dalam diplomasi digital," ucapnya.
Menurut Menlu Retno, akselerasi diplomasi digital tidak boleh mengorbankan aspek keamanan dan etika. Ia menyadari adanya kekhawatiran sejumlah pihak atas keamanan siber, privasi data, dan tata kelola internet. Kekhawatiran ini harus dapat diatasi demi menciptakan lingkungan diplomasi digital yang terpercaya.
Baca: Kemenlu RI Tegaskan Pentingnya Keamanan Siber bagi Masyarakat Luas
Ia menambahkan, bahwa melalui platform daring, harus ada transparansi dan kesepakatan dari awal mengenai beberapa hal, termasuk kehadiran serta data pribadi. Menurutnya, hal itu penting diterapkan jika pertemuan bersifat rahasia atau membahas hal-hal rumit.
"Kedua, menjembatani kesenjangan diplomasi digital antar negara," lanjutnya.
Tidak semua negara, lanjut Menlu Retno, mahir menggunakan diplomasi digital. Sejumlah negara di luar sana belum memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk melakukan diplomasi digital.
Bantuan harus diberikan kepada negara-negara tersebut, termasuk dalam memperkuat struktur diplomasi digital, peningkatan kapasitas dalam literasi dan keterampilan, investasi teknologi yang terjangkau, serta pengembangan platform daring yang aman dan terjamin.
Di saat yang sama, lanjutnya, negara-negara dunia harus saling belajar melalui pertukaran praktik terbaik dan pemahaman mengenai bagaimana memanfaatkan penuh diplomasi digital.
"Ketiga, menggunakan diplomasi digital untuk mengatasi isu global," ujar Menlu Retno. Diplomasi digital disebutnya harus bisa lebih dari sekadar mereplikasi aktivitas diplomatik tradisional ke dunia maya.
"Indonesia, misalnya, memanfaatkan doplomasi digital untuk tujuan manajemen krisis dengan menggunakan aplikasi seluler untuk memperluas layanan warga selama pandemi ini," ungkapnya.
Ke depan, lanjut Menlu Retno, negara-negara harus dapat mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan untuk menganalisis data besar. Langkah tersebut bertujuan menciptakan proses pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri yang lebih responsif dan terinformasi.
Di masa mendatang, bukan tidak mungkin diplomasi Indonesia dapat melibatkan penggunaan Virtual Reality (VR) untuk mengunjungi zona konflik atau melihat kehancuran yang disebabkan perubahan iklim. "Ini dapat membantu kita lebih memahami situasi di lapangan," katanya.
ICDD sebelumnya hanya digelar secara regional pada 2019, tepat sebelum pandemi Covid-19. Karena banyaknya negara yang tertarik dengan inisiatif Indonesia ini, maka ICDD pun digelar di level internasional.
ICDD digelar secara hibrida, dengan pertemuan tatap muka dilaksanakan di Bali. Pertemuan ini diharapkan dapat turut membantu perekonomian Bali yang baru dibuka kembali untuk wisatawan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
