"Kita akan melanjutkan komunikasi satu sama lain menegaskan para negosiastor kita untuk kembali melihat, karena ada beberpa kalimat dalam paragraf yang belum dapat disetujui," ujar Menlu Retno kepada awak media di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa, 11 Juli 2023.
Ia menekankan, Indonesia memiliki political will yang sangat kuat untuk melanjutkan serta memelihara Asia Tenggara menjadi kawasan bebas nuklir.
Perjanjian SEANWFZ, juga dikenal sebagai Perjanjian Bangkok, ditandatangani semua negara anggota ASEAN pada Desember 1995.
Perjanjian tersebut menetapkan bahwa para penandatangannya tidak dapat "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau memiliki kendali atas senjata nuklir," "menempatkan atau mengangkut senjata nuklir dengan cara apa pun," atau "menguji atau menggunakan senjata nuklir."
Protokol Perjanjian SEANWFZ juga terbuka untuk ditandatangani lima negara pemilik senjata nuklir: Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
Tiongkok akan menjadi yang pertama dari lima negara yang menyatakan kesediaannya menandatangani protokol tersebut.
Dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin ASEAN yang diadakan pada 21 November 2022, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Beijing mendukung upaya ASEAN untuk membangun zona bebas senjata nuklir dan siap menandatangani Protokol Perjanjian SEANWFZ sedini mungkin.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali Menlu Tiongkok Qin Gang saat menerima kunjungan Sekjen ASEAN Kim Kao Hourn di Beijing pada 27 Maret 2023. Terkait hal ini, Menlu Retno mengatakan bahwa perkara tersebut masih akan terus dibahas.
"Sekali lagi, the political will is there. Kita akan terus membahasnya," kata Menlu Retno.
"Yang paling penting, political will is solid," pungkasnya.
Baca juga: Belum Ada Negara Nuklir Tandatangani SEANFWZ, Menlu Retno: Ancaman Sudah Dekat
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
