Inggris mengadakan pertemuan khusus di DK PBB membahas masalah penanganan covid-19 di Myanmar. Mereka menyebutkan situasi pandemi covid-19 di Myanmar sangat mengerikan.
Negeri Ratu Elizabeth mendesak DK PBB untuk memastikan resolusi 2565, yang menuntut gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin korona yang aman.
"Sangat penting bagi kami untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkannya (resolusi)," tutur Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dilansir dari Malay Mail, Jumat, 30 Juli 2021.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak junta mengambil alih kekuasaan. Banyak rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang melonjak.
Banyak staf medis keluar sebagai protes atas kudeta tersebut.
PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas perawatan kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi. Mereka juga memperkirakan pasukan junta telah melakukan 260 serangan terhadap personel dan fasilitas medis, serta menahan sedikitnya 67 pejabat medis.
"Dengan gelombang baru covid-19 yang menyebar seperti api ke seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai covid-19 untuk melawan rakyat," seru Juru Bicara National Unity Government (NUG), Susanna Hla Hla Soe.
Sementara itu, akibat kasus yang terus melonjak dan tak terkendali, otoritas junta mencari bantuan dari 'negara sahabat' untuk mengatasi virus korona.
Pekan lalu, sejumlah dosis vaksin Sinopharm sumbangan Tiongkok tiba di Myanmar. Namun, vaksin akan diprioritaskan bagi mereka yang tinggal di sepanjang perbatasan Tiongkok-Myanmar.
Junta telah memesan total empat juta dosis vaksin dari Tiongkok, dan Beijing akan menyumbangkan dua juta lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
