Inggris mengadakan pertemuan itu sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya situasi pandemi covid-19 "mengerikan" di Myanmar. Khususnya setelah militer mengambil alih kekuasaan dari Aung San Suu Kyi melalui kudeta Februari.
Inggris mendesak DK PBB untuk memastikan resolusi 2565, yang menuntut gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin virus korona yang aman, dihormati di Myanmar.
"Sangat penting bagi kami untuk mempertimbangkan bagaimana menerapkannya," pinta Duta Besar Inggris Barbara Woodward, seperti dikutip AFP, Jumat 29 Juli 2021.
Negara itu berada dalam kekacauan sejak pemerintah militer mengambil alih kekuasaan, dengan banyak rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai untuk mengatasi beban kasus yang melonjak setelah banyak staf medis keluar untuk memprotes kudeta.
PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas perawatan kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi. Badan dunia itu juga memperkirakan bahwa pasukan militer telah melakukan setidaknya 260 serangan terhadap personel dan fasilitas medis, menahan setidaknya 67 pejabat medis.
"Dengan gelombang baru covid-19 yang menyebar seperti api di seluruh negeri, sangat disayangkan bahwa lebih banyak nyawa akan hilang karena militer Myanmar mempersenjatai covid-19 untuk melawan rakyat," ujar Juru Bicara National Unity Government (NUG) Susanna Hla Hla Soe.
Sementara otoritas militer sedang mencari bantuan dari ‘negara-negara sahabat’ untuk mengatasi virus korona.
Hanya di bawah 5.000 kasus baru covid-19 dilaporkan pada hari Rabu, naik dari sekitar 50 per hari pada awal Mei. Tetapi para analis mengatakan jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Pemerintahan junta juga menegaskan bahwa sekitar 1,75 juta orang sejauh ini telah divaksinasi. “Pekan lalu sejumlah dosis Sinopharm yang disumbangkan tiba dari Tiongkok,” kata otoritas pemerintah.
“Tetapi vaksin itu akan diprioritaskan untuk mereka yang tinggal di sepanjang perbatasan Tiongkok-Myanmar,” imbuh pihak otoritas itu.
Tiongkok juga telah memasok lebih dari 10.000 dosis vaksin ke kelompok pemberontak yang beroperasi di dekat perbatasan selatannya di Myanmar, saat Beijing berusaha menghentikan masuknya kasus dari negara yang dilanda kudeta.
Pemerintah militer telah memesan total empat juta dosis vaksin dari Tiongkok. Mereka mengatakan, awal bulan ini Beijing akan menyumbangkan dua juta lagi. Sedangkan pengiriman 1,5 juta dosis juga tiba dari India awal tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
