Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad. (AFP)
Mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad. (AFP)

Mahathir: Pemilu Berikutnya 'Kesempatan Terakhir Bersihkan Malaysia'

Medcom • 13 Desember 2021 16:34
Kuala Lumpur: Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan, pemilihan umum berikutnya akan menjadi "kesempatan terakhir untuk membersihkan negara" dari praktik korupsi.
 
Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Minggu kemarin, di kala Mahathir menuduh pemerintah saat ini di bawah pimpinan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai pemerintahan yang korup.
 
"Saya masih merasa perlu untuk menjatuhkan pemerintah ini. Alasannya, karena pemerintah saat ini korup. Pemerintahan saat ini berkuasa tidak melalui pemilu,” kata pejabat berusia 96 tahun itu, dalam konferensi pers peluncuran memoar terbarunya berjudul "Menangkap Harapan: Perjuangan Berlanjut. Untuk Malaysia Baru."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dilansir dari The Straits Times, Senin, 13 Desember 2021, pemilu Malaysia berikutnya kemungkinan baru akan berlangsung pada 2023. Namun, Mahathir memprediksi pemilu dapat digelar paling cepat pertengahan 2022.
 
Pemerintahan enam dekade UMNO di Malaysia berakhir pada pemilu 2018, setelah dikalahkan pakta Pakatan Harapan (PH) yang dipimpin Mahathir. Namun, UMNO menjadi bagian dari aliansi yang berkuasa, Perikatan Nasional, pada Maret 2020 setelah pembelotan yang memicu keruntuhan PH. 
 
Agustus lalu, Wakil Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob, menjadi PM Malaysia menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah kehilangan dukungan dari 15 anggota parlemen UMNO.
 
Mahathir menuduh, jika pemerintahan terpilih berikutnya dibentuk dari politisi korup, maka itu akan menjadi akhir dari perang melawan korupsi di Malaysua, "karena pemerintah yang korup akan memastikan bahwa melalui korupsi, mereka akan tetap berkuasa."
 
"Jadi pemilu berikutnya akan menjadi pemilu yang sangat penting di Malaysia. Ini adalah kesempatan terakhir kita harus membersihkan negara ini. Jika tidak, maka selamanya kalian akan memiliki pemerintahan yang buruk," ujar Mahathir.
 
Buku Mahathir diketahui mencakup sejumlah peristiwa yang mengarah pada kebangkitan pemerintahan PH, yang ia pimpin sejak Mei 2018, tantangan yang dihadapi pemerintah, dan kejatuhannya pada Maret 2020.
 
Kritikus berpendapat, UMNO tidak akan kembali ke kursi kemudi jika Mahathir telah menyerahkan kendali pemerintahan PH kepada presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, seperti yang disepakati koalisi.
 
Sebaliknya, ia justru mengundurkan diri sebagai perdana menteri Malaysia pada Februari 2020. Ia kemudian berusaha membentuk dan memimpin "pemerintahan bersatu" yang terdiri dari partai-partai kedua sisi. Langkah itu berakhir gagal.
 
Baca:  Mahathir Tegaskan Tak Ingin Lagi Jadi Perdana Menteri Malaysia
 
Dalam bukunya, Mahathir membela pengunduran dirinya yang mengejutkan menyusul kepergian partainya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dari PH. Penarikan tersebut, yang dipimpin oleh mantan sekutunya, Muhyiddin, menyebabkan PH kehilangan mayoritasnya di Parlemen.
 
"Pemerintah Pakatan Harapan secara efektif telah digulingkan saat ini. Saya tidak dapat terus menjadi perdana menteri, terlepas dari apakah saya mengundurkan diri atau tidak," tulis Mahathir.
 
Negarawan veteran itu memperingatkan bahwa mantan PM Malaysia Najib Razak yang tengah terjerat skandal 1MDB dapat kembali berkuasa jika warga Malaysia enggan mengikuti pemilu karena mengalami kelelahan politik.
 
Meski terjerat kasus 1MDB, Najib tetap berada di luar penjara sembari menunggu putusan bandingnya ke Pengadilan Federal Malaysia.
 
"Dalam kasus Najib, ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Tapi ia diperlakukan bukan sebagai terpidana yang telah dihukum, tetapi sebagai orang bebas. Ia bisa pergi ke Parlemen dan berpidato, ia bisa berkampanye, sekarang ia bahkan bisa ke luar negeri," ujar Mahathir. (Nadia Ayu Soraya)
 
(WIL)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif