Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. (AFP)
Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. (AFP)

Didakwa Menghina Kerajaan, Eks PM Thailand Terima Penangguhan Penahanan

Marcheilla Ariesta • 18 Juni 2024 13:26
Bangkok: Eks perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra mendapat penangguhan penahanan usai membayar uang jaminan pada Selasa, 18 Juni 2024. Jaminan membuat Thaksin terhindar dari penahanan pra-peradilan atas dugaan menghina kerajaan Thailand dalam sebuah wawancara di tahun 2015.
 
Kasus Thaksin adalah yang pertama dari empat kasus penting terkait tokoh-tokoh politik Thailand yang diajukan ke pengadilan hari ini, dalam perselisihan hukum terbaru yang bisa membuat negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini terjerumus ke dalam periode ketidakpastian baru.
 
Kasus-kasus tersebut melibatkan beberapa politisi paling berkuasa di Thailand, termasuk perdana menterinya saat ini. Rentetan kasus ini dapat memperdalam keretakan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kelompok konservatif-royalis dan lawan-lawannya di Thailand, seperti partai berkuasa populis Pheu Thai dan partai oposisi Move Forward.

Thaksin meminta jaminan dari pengadilan di Bangkok tak lama setelah Jaksa Agung secara resmi mendakwa miliarder berusia 74 tahun itu atas pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun untuk setiap penghinaan terhadap kerajaan.
 
Stasiun penyiaran publik ThaiPBS dan media lokal lainnya melaporkan pengadilan telah menerima uang jaminan sebesar 500.000 baht (setara Rp223 juta).
 
Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi akan melakukan sidang terhadap kasus yang diajukan sekelompok senator yang berpotensi menyebabkan Perdana Menteri Srettha Thavisin diberhentikan dari jabatannya karena melanggar hukum dalam menunjuk seorang pengacara dengan catatan hukuman di kabinetnya.
 
Pengadilan yang sama juga akan mendengarkan kasus yang berupaya membubarkan partai oposisi populer, Partai Move Forward, yang berkampanye untuk mengubah undang-undang penghinaan terhadap kerajaan di negara tersebut, menyusul adanya keluhan dari Komisi Pemilihan Umum.
 
Pengadilan diperkirakan akan mengumumkan sidang berikutnya atau tanggal putusan untuk kasus yang melibatkan Srettha dan Move Forward hari ini.
 
Mahkamah Konstitusi juga akan memutuskan apakah proses seleksi yang sedang berlangsung untuk majelis tinggi baru, yang dimulai awal bulan ini dan dijadwalkan selesai pada awal Juli, adalah sah.
 
Baca juga:  40 Senator Thailand Ingin PM Srettha Dipecat, Apa Penyebabnya?
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan