Maritim Indo-Pasifik juga merupakan sumber penghidupan penting bagi jutaan orang di wilayah tersebut. Tapi menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kepentingan kekuatan-kekuatan besar juga bertabrakan di sana.
"Kegagalan untuk mengelola ini dapat mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kita harus menghindari wilayah kita berubah menjadi epicentrum konflik," ucap Menlu Retno dalam acara Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) ke-11 di Bali pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Selama 5 dekade terakhir, ASEAN bekerja keras untuk menghalau kemungkinan terjadinya konflik di kawasan Indo-Pasifik, termasuk melalui penerapan ketat terhadap hukum internasional dan arsitektur kawasan yang inklusif.
Saat ini, lanjut Menlu Retno, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan "prediktabilitas dan stabilitas di domain maritim kita."
"Semua negara harus dapat merasa aman dan tenteram, bebas dari ancaman kekuatan militer. Lingkup maritim kita harus berkontribusi untuk menjadikan kawasan ini sebagai Episentrum Pertumbuhan," tegas Menlu Retno.
"Pada catatan itu, kita harus mencari cara dan sarana untuk mengatur perilaku kita di ranah maritim Indo-Pasifik. Pada prinsipnya, perilaku kita harus dipandu oleh visi bersama terhadap laut kita," lanjutnya.
Pertama, Menlu Retno menegaskan bahwa perairan Indo-Pasifik harus menjadi lautan kedamaian. Lautan damai berarti segala tindakan tidak boleh menimbulkan rasa tidak aman bagi pihak lain, termasuk memproyeksikan kekuatan yang tak perlu atau membangun aliansi untuk menahan negara lain.
Perairan ini tidak boleh digunakan sebagai medan pertempuran atau platform untuk melancarkan serangan terhadap pihak lain.
Penerapan hukum internasional secara konsisten, termasuk UNCLOS dan aturan main lainnya di kawasan, seperti ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ, disebut Menlu Retno harus menjadi mercusuar yang memandu kita untuk bergerak maju.
Kedua, laut kita juga harus menjadi lautan kerja sama.
"Lautan kerja sama berarti menggunakan kolaborasi sebagai katalisator untuk membangun kepercayaan dan perdamaian abadi. Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sangat penting untuk membangun kebiasaan kerja sama di bidang maritim," sebut Menlu Retno.
Kerja sama harus diarahkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap laut, polusi dan puing-puing laut, serta kejahatan terorganisir transnasional, seperti IUU Fishing.
Menlu Retno juga menyerukan agar kita semua harus bekerja sama demi mengembangkan ekonomi biru (blue economy), mempromosikan keselamatan maritim, dan mendukung penghidupan masyarakat pesisir.
Dengan latar belakang ini, Menlu Retno menekankan bahwa EAMF harus berfungsi sebagai platform dialog kebijakan untuk mensinergikan kebijakan dan upaya kita serta mengembangkan pendekatan komprehensif terhadap kerja sama dan tata kelola maritim di Indo-Pasifik.
Menlu Retno menegaskan bahwa jalan menuju tujuan tersebut masih panjang, dan "semua pemangku kepentingan harus ikut ambil bagian."
Baca juga: Menlu Retno: Indo-Pasifik Berada pada Titik Kritis, Tak Boleh Jadi Medan Pertempuran
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
