Jakarta: 1 Februari hari ini menjadi peringatan satu tahun kudeta militer yang dilakukan untuk melengserkan kekuasaan pemerintah demokratis Myanmar. Seperti diketahui, kudeta pada 1 Februari 2021 itu membuat Aung San Suu Kyi dipaksa menyerahkan kepada junta militer.
Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri memberikan pernyataannya atas satu kudeta yang menyengsarakan rakyat Myanmar itu.
“Hari ini menandai 1 tahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Indonesia mengecam tindakan tersebut,” menurut pihak Kemenlu RI dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui situs Kemlu.go.id, Selasa 1 Februari 2022.
Baca: Myanmar Usai 1 Tahun Kudeta: Dipenuhi Kemiskinan, Ketakutan dan Ledakan.
“Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui 5PC (5 Point Consensus/5 poin konsensus). Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5PC,” sebut pihak Kemenlu.
Untuk itu,Indonesia pun mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5PC. Tidak hanya itu, Myanar juga didesak segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui 5PC.
Kemudian, tidak Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
“Indonesia menghargai dukungan dunia internasional terhadap 5PC ASEAN,” pihak Kemenlu menambahkan.
Pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri memberikan pernyataannya atas satu kudeta yang menyengsarakan rakyat Myanmar itu.
“Hari ini menandai 1 tahun pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar. Indonesia mengecam tindakan tersebut,” menurut pihak Kemenlu RI dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui situs Kemlu.go.id, Selasa 1 Februari 2022.
Baca: Myanmar Usai 1 Tahun Kudeta: Dipenuhi Kemiskinan, Ketakutan dan Ledakan.
“Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan, melalui 5PC (5 Point Consensus/5 poin konsensus). Sangat disayangkan, sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan 5PC,” sebut pihak Kemenlu.
Untuk itu,Indonesia pun mendesak agar militer Myanmar dapat segera menindaklanjuti 5PC. Tidak hanya itu, Myanar juga didesak segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN untuk dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui 5PC.
Kemudian, tidak Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
“Indonesia menghargai dukungan dunia internasional terhadap 5PC ASEAN,” pihak Kemenlu menambahkan.
Singapura mengecam
Singapura sebagai salah satu negara ASEAN juga mengutarakan kekecewaannya dengan kurangnya kemajuan dari Myanmar dalam menerapkan konsensus lima poin ASEAN.
“Singapura tetap sangat prihatin dengan situasi di Myanmar,” tambah Kementerian Luar Singapura dalam siaran pers, seraya mencatat bahwa kondisi masyarakat di sana terus memburuk.
Kementerian mendesak otoritas militer Myanmar untuk “dengan cepat dan sepenuhnya menerapkan 5 Point of Consensus” dan untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Konsensus Lima Poin ASEAN diadopsi pada 24 April tahun lalu, pada pertemuan di Jakarta antara para pemimpin ASEAN dan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing.
“Singapura juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik termasuk U Win Myint, Daw Aung San Suu Kyi, dan tahanan asing, dan bagi otoritas militer Myanmar untuk menghindari tindakan yang akan bertentangan dengan rekonsiliasi nasional di Myanmar,” tegas Kemenlu Singapura.
“Singapura tetap berkomitmen untuk mendukung upaya ASEAN dalam meringankan situasi kemanusiaan di Myanmar,” tambah kementerian itu.
Selama 12 setelah kudeta, lebih dari 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap saat junta militer terus melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Rabu lalu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN dan mendukung akses bantuan kemanusiaan.
“Singapura tetap sangat prihatin dengan situasi di Myanmar,” tambah Kementerian Luar Singapura dalam siaran pers, seraya mencatat bahwa kondisi masyarakat di sana terus memburuk.
Kementerian mendesak otoritas militer Myanmar untuk “dengan cepat dan sepenuhnya menerapkan 5 Point of Consensus” dan untuk memfasilitasi kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Konsensus Lima Poin ASEAN diadopsi pada 24 April tahun lalu, pada pertemuan di Jakarta antara para pemimpin ASEAN dan panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing.
“Singapura juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik termasuk U Win Myint, Daw Aung San Suu Kyi, dan tahanan asing, dan bagi otoritas militer Myanmar untuk menghindari tindakan yang akan bertentangan dengan rekonsiliasi nasional di Myanmar,” tegas Kemenlu Singapura.
“Singapura tetap berkomitmen untuk mendukung upaya ASEAN dalam meringankan situasi kemanusiaan di Myanmar,” tambah kementerian itu.
Selama 12 setelah kudeta, lebih dari 1.400 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap saat junta militer terus melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Rabu lalu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN dan mendukung akses bantuan kemanusiaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
