Warga Myanmar menentang kudeta militer dengan lakukan protes. Foto: AFP
Warga Myanmar menentang kudeta militer dengan lakukan protes. Foto: AFP

ASEAN Akan Satukan Suara untuk Hadapi Masalah di Myanmar

Marcheilla Ariesta • 02 Maret 2021 06:31
Jakarta: Perwakilan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) dari Indonesia, Yuyun Wahyuningrum mengatakan, pertemuan para menteri luar negeri yang akan dilakukan pada Selasa, 2 Maret 2021, dikhawatirkan banyak orang di Myanmar. Mereka takut jika ASEAN malah melegitimasi kekuasaan militer di sana.
 
Baca: Kantor HAM PBB: 18 Pedemo Myanmar Tewas di Tangan Polisi.
 
Namun, Yuyun yakin jika pertemuan khusus para menlu ASEAN ini malah akan menyatukan suara untuk bertindak terhadap kudeta di Myanmar.

"Sepertinya ASEAN akan satu suara terhadap pendekatan dialog dan meminta junta mendengarkan keinginan masyarakat," kata Yuyun kepada Medcom.id, Senin, 1 Maret 2021.
 
Ia tak menampik jika ada beberapa negara yang menganggap pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar adalah urusan dalam negeri Burma. Namun, Yuyun berharap dalam pertemuan besok, pada akhirnya negara-negara tersebut akan satu suara.
 
Yuyun sendiri menegaskan jika sebagai perwakilan AICHR Indonesia, dia mendesak pasukan keamanan melindungi hak para pedemo dan menghindari situasi yang semakin memanas. Namun, belum ada sikap resmi dari seluruh perwakilan AICHR di ASEAN.
 
Masyarakat Myanmar dan aktivis antikudeta menginginkan agar parlemen dan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi untuk hadir dalam pertemuan informal para menlu ASEAN tersebut. Yuyun memperkirakan hal tersebut tidak bisa terjadi, tapi malah perwakilan militer yang hadir.
 
Menurutnya, tindakan ASEAN sudah tepat karena yang harus diajak berdialog untuk menghentikan aksinya adalah militer. Para menlu ASEAN ini diperkirakan akan mendesak Myanmar untuk melindungi rakyat.
 
Jika dengan pertemuan ini militer akan mundur, mereka juga harus mundur secara elegan untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Pasalnya, militer juga bagian penting dalam negara.
 
"Jika militer sudah mundur, masyarakat Myanmar harus mengganti konstitusi," serunya.
 
Baca: Aung San Suu Kyi Muncul untuk Pertama Kali Usai Kudeta.
 
Menurut dia, konstitusi di Myanmar sama dengan saat Indonesia dipimpin mantan Presiden Soeharto. Karenanya, saat militer mundur, ada baiknya konstitusi diganti agar militer tidak 'menguasai' pemerintahan, bisnis, dan lain sebagainya.
 
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Selasa, 2 Maret 2021 untuk membahas mengenai situasi lebih lanjut di Myanmar. Hal ini dikonfirmasi Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan.
 
"Sebuah pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN akan dilakukan via konferensi video besok dan kita akan mendengarkan dari perwakilan otoritas militer Myanmar (terkait situasi di sana)," kata Vivian.
 
Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN 2021 juga telah mengumumkan pertemuan khusus itu.
 
"Pertemuan informal Menteri ASEAN (IAMM) akan digelar pada 2 Maret 2021 via konferensi video," kata mereka lewat akun @Asean2021_BN.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan