Menlu RI Retno Marsudi memimpin sidang terbuka di Markas DK PBB, AS. (Foto: Dok. Kemlu RI)
Menlu RI Retno Marsudi memimpin sidang terbuka di Markas DK PBB, AS. (Foto: Dok. Kemlu RI)

Perjuangan Indonesia Atas Palestina Diapresiasi DK PBB

Internasional dk pbb indonesia-pbb
Damar Iradat • 27 Mei 2019 14:47
Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi kinerja Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) selama satu bulan ini. Apalagi, Indonesia terus memperjuangkan masalah perdamaian di Palestina.
 
"Berarti kalau hari ini 27, maka empat hari lagi presidensi Indonesia di DK PBB akan selesai, sejauh ini presidensi banyak sekali diapresiasi banyak sekali oleh negara anggota PBB," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Mei 2019.
 
Selama memimpin sidang terbuka DK PBB, Retno terus membahas soal timur tengah, termasuk situasi di Palestina. Selain itu, DK PBB yang dipimpin Retno juga membahas soal perlindungan warga sipil di wilayah-wilayah konflik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sidang DK PBB terakhir yang dipimpin Retno dilakukan pada Jumat, 24 Mei 2019. Dalam sidang itu, Retno menekankan pentingnya perlindungan warga sipil di situasi konflik.
 
"Perlindungan warga sipil harus terus menjadi fokus utama kerja DK PBB," kata Retno saat itu.
 
(Baca juga:Menlu Retno: Hentikan Pembangunan Pemukiman Israel di Palestina)
 
Menlu Retno juga kembali menegaskan dukungannya untuk memperkuat kemitraan internasional terkait perlindungan HAM, khususnya bagi warga sipil. DK PBB, kata dia, memiliki mandat dan tanggung jawab kolektif untuk melindungi warga sipil serta keselamatan dan keamanan warga sipil harus selalu dikedepankan.
 
Kontribusi Indonesia selama ini tecermin melalui peran aktif Indonesia dalam mendukung isu perlindungan warga sipil di berbagai forum internasional dan pemberian bantuan teknis kepada berbagai negara di bidang infrastruktur dan tata kepemerintahan yang baik, misalnya pembangunan Rumah Sakit Indonesia untuk warga di Gaza, Palestina.
 
Selain itu, Indonesia menilai ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk perlindungan warga sipil, yaitu pentingnya penguatan kapasitas nasional negara yang terlibat, memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap berbagai kerangka hukum yang berlaku, serta pengembangan upaya inovatif dan praktis untuk perlindungan penduduk sipil.
 
Indonesia memegang jabatan presidensi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) per 1 Mei 2019. Jabatan ini dipegang selama sebulan penuh hingga akhir Mei 2019. Presidensi Indonesia mengambil tema 'Investing in Peace, Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping'.
 
(Baca juga:Kemilau Batik Mewarnai Debat Terbuka DK PBB)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif