Seperti disitir dari laman Financial Times, Minggu 27 Januari 2019, Kementerian Luar Negeri di Caracas mengatakan telah membuka kesempatan 30 hari untuk menegosiasikan pembentukan "kantor kepentingan AS" di Venezuela dan kantor penghubung di Negeri Paman Sam.
Maduro sempat mengeluarkan ultimatum agar semua staf kedubes AS pergi dalam kurun waktu 72 jam. Perintah itu dikeluarkan usai pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela pada Rabu kemarin.
Selain pengakuan AS, Maduro juga semakin tertekan usai utusan militer Venezuela di Washington turut mendukung Guaido.
"Hari ini, saya berbicara kepada masyarakat Venezuela, terutama saudara-saudara saya di angkatan bersenjata, untuk mengakui Presiden Juan Guaido sebagai satu-satunya pemimpin sah," kata Kolonel Jose Luis Silva dalam sebuah video, yang disebut-sebut dibuat di Washington.
Penarikan perintah oleh Maduro dilakukan satu hari usai Menteri Luar Negeri AS mengajak semua negara bersama-sama mengakui Guaido sebagai presiden interim. Pernyataan Pompeo disampaikan dalam sesi khusus di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baca: AS Minta Semua Negara Dukung Kebebasan di Venezuela
"Ini saatnya semua negara berpihak. Tidak ada penundaan lagi, tidak ada permainan lagi. Apakah Anda akan mendukung kekuatan kebebasan, atau bersama Maduro dan rombongannya," tutur Pompeo.
Dia juga meminta semua negara untuk mengakhiri transaksi finansial dengan pemerintahan Maduro, yang kesulitan membayar utang negara meski Venezuela dikenal kaya akan minyak bumi.
Jumat kemarin, Pompeo mengumumkan AS akan menunjuk Elliott Abrams sebagai utusan untuk Venezuela. Abrams adalah diplomat yang pernah bekerja di bawah presiden Ronald Reagan dan George W Bush.
"Abrams akan bertanggung jawab atas semua upaya memulihkan demokrasi di Venezuela," tutur Pompeo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
