Kesepakatan baru muncul setelah sebelumnya warga Kolombia menolak perjanjian dalam sebuah referendum pada 2 Oktober, yang menghanyutkan negara Amerika Selatan itu dalam ketidakpastian.
"Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengakui bahwa kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang lebih baik," kata Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dalam pidato pada Sabtu malam seperti dilansir Financial Times, Minggu (13/11/2016).
"Melihat ke belakang, hasil pemungutan suara telah dibuka sebelum kita sempat mempersatukan diri," tambahnya.
Hasil mengejutkan referendum menyisihkan kesepakatan damai Santos dengan kelompok pemberontak tertua di Amerika Selatan. Hal itu juga diperkuat Alvaro Uribe, mantan presiden yang menghasut, yang telah memimpin kampanye untuk melawan kesepakatan dengan kemenangan tak terduga.
Uribe mengatakan pakta perdamaian itu terlalu lunak terhadap para pemimpin pemberontak dengan mengizinkan mereka untuk membentuk partai politik dan terhindar dari hukuman penjara tradisional. Dia memanfaatkan celah di masyarakat Kolombia, di mana kebencian terhadap para pemberontak atas pelanggaran hak asasi manusia dirasakan lebih mendalam.
Sejak referendum, prospek perdamaian sangat bergantung pada negosiasi nonstop antara pemerintahan Santos, yang bulan lalu memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian, utusan Uribe, dan para pemimpin Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC).
Perdamaian juga tergantung pada apakah FARC akan menerima kondisi berbeda. "Kami telah membuat upaya terbesar kami untuk menanggapi kerinduan akan perdamaian, dan kami telah memenuhi bagian kami," kata negosiator yang memimpin kubu FARC, Luciano Marín, atau lebih dikenal sebagai Ivan Marquez.
"Kesepakatan ini lebih baik sejauh untuk menyelesaikan banyak kritik dan ketidakpuasan," Humberto de la Calle, kepala perunding pemerintah, mengatakan dari Havana bahwa faksi yang bertikai telah bernegosiasi. "Seperti yang pertama, kesepakatan ini tidak akan diterima secara bulat, tapi kami berharap akan memiliki dukungan lebih solid."
De La Calle menambahkan modifikasi perjanjian termasuk inventarisasi aset pemberontak, yang akan digunakan sebagai kompensasi bagi korban; membatalkan butir dimasukkannya perjanjian perdamaian dalam konstitusi; dan perubahan lain terkait dengan hukuman bagi mereka yang dituduh melakukan kejahatan perang.
Kesepakatan baru juga membutuhkan hakim dari negara lain di pengadilan perdamaian khusus, jaminan "keamanan peradilan" untuk militan, dan menyatakan bahwa gerilyawan harus menyerahkan secara "lengkap dan rinci" informasi tentang keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
