DK PBB dijadwalkan menggelar rapat darurat pada Senin 13 Februari, setelah Korut mengonfirmasi telah "sukses" meluncurkan sebuah misil balistik.
"AS, bersama Jepang dan Republik Korea, telah meminta adanya konsultasi darurat atas peluncuran misil balistik DPRK pada 12 Februari," ucap juru bicara misi PBB, yang mengatakan rapat darurat kemungkinan besar digelar pada petang atau malam hari.
Menurut informasi Kementerian Pertahanan Korsel, misil balistik Korut terbang sejauh 500 kilometer dalam peluncuran terbaru dari Semenanjung Korea, sebelum akhirnya jatuh ke laut.
Kantor berita pemerintah Korut, KCNA, melaporkan bahwa "sebuah misil balistik jarak menengah" telah "sukses diuji coba" pada Minggu 12 Februari.
KCNA menyebut peluncuran misil itu sebagai "sistem persenjataan strategis terbaru bergaya Korea."
Peluncuran tersebut dinilai sebagai usaha Korut untuk melihat respons Presiden Donald Trump usai dirinya menyatakan AS "100 persen" mendukung Jepang.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang negaranya berada dalam jangkauan misil balistik Korut, menegaskan bahwa peluncuran terbaru "benar-benar tidak dapat diberikan toleransi" dalam konferensi pers gabungan dengan Trump di Florida.
Rezim Korut di bawah Kim Jong-un meluncurkan lebih dari 20 uji coba misil tahun lalu, di mana satu di antaranya jatuh di perairan yang dikuasai Jepang pada Agustus.
Sesuai DK PBB, Korut dilarang menggunakan teknologi nuklir dan misil balistik jenis apapun. DK PBB telah menjatuhkan enam set sanksi sejak Korut memulai uji coba nuklir pertamanya pada 2006.
Serangkaian sanksi terbaru dijatuhkan pada November, termasuk mengenai ekspor batu bara Korut ke Tiongkok, yang bertujuan memotong penghasilan negara senilai ratusan juta dolar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
