Dewan Keamanan PBB. (Foto: AFP)
Dewan Keamanan PBB. (Foto: AFP)

Tujuh Negara Minta DK PBB kembali Bahas Krisis Rakhine

Willy Haryono • 23 September 2017 10:29
medcom.id, New York: Prancis, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan empat negara lainnya meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali mendiskusikan aksi kekerasan terbaru di Myanmar, menurut permohonan resmi yang dilihat AFP pada Jumat 22 September 2017. 
 
Ketujuh negara -- termasuk Mesir, Kazakhstan, Senegal dan Swedia -- menginginkan Sekjen PBB Antonio Guterres memaparkan mengenai kampanye militer Myanmar di Rakhine State kepada DK PBB. 
 
DK PBB yang saat ini dipimpin ketua dari Ethiopia mengaku sedang berkonsultasi untuk menentukan jadwal pertemuan mengenai krisis Rakhine.

PBB mengatakan lebih dari 420 ribu pengungsi asal Rakhine -- sebagian besar dari mereka etnis Muslim Rohingya -- melarikan diri ke Bangladesh di tengah operasi militer Myanmar dalam memburu grup militan Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA sejak 25 Agustus. 
 
Banyak dari para pengungsi mengklaim menyaksikan militer Myanmar melakukan serangkaian pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran desa. 
 
Sebelumnya, DK PBB telah menyerukan pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan di Rakhine. Namun eksodus warga Rakhine terus berlanjut hingga sekarang. 
 
PBB mencurigai operasi militer Myanmar di Rakhine sebagai "pembersihan etnis" Rohingya. Sementara Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutnya sebagai "genosida."
 
Baca: MSF: Kamp Pengungsi Rakhine di Ujung Bencana Kesehatan
 
Sikap Aung San Suu Kyi
 
Menurut Duta Besar Inggris untuk PBB Matthew Rycroft, banyak anggota DK PBB yang sejauh ini masih mendukung pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi untuk menyelesaikan masalah di Rakhine. "Banyak dari kami adalah pendukung dia," kata Rycroft.
 
"Kami berharap dia dapat menyelesaikan masalah ini dan mencapai solusi. Penurunan ketegangan diperlukan untuk menyelesaikan konflik demi kebaikan semua masyarakat Burma," lanjut dia, merujuk pada sebutan lain untuk Myanmar. 
 
Rycroft sempat menyinggung rekomendasi mantan Sekjen PBB Kofi Anan, yang menyerukan Myanmar mengakhiri pembatasan kewarganegaraan dan gerak bagi Muslim Rohingya sebagai jalan keluar dari konflik di Rakhine.
 
Saat konflik meletus di Rakhine, Suu Kyi mendapat banyak kecaman karena sikapnya yang relatif diam. Suu Kyi telah mengutarakan pandangan Myanmar mengenai konflik di Rakhine dalam pidato nasionalnya, namun belum dianggap cukup oleh komunitas global. 
 

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan