medcom.id, New York: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar pemungutan suara, Sabtu 31 Desember waktu New York soal resolusi yang akan mendukung perjanjian gencatan senjata di Suriah. Gencatan senjata ini ditengahi oleh Rusia dan Turki.
Gencatan senjata tersebut sekaligus menegaskan kembali dukungan untuk menggaris peta jalan perdamaian yang dimulai dengan pemerintahan transisi.
Resolusi yang disponsori Rusia juga menyerukan akses "cepat, aman dan tanpa hambatan" guna memberikan bantuan kemanusiaan di seluruh negeri itu. Dan disusun pula sebuah pertemuan di akhir Januari antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, "sebagai bagian penting dari proses politik kepemimpinan Suriah yang difasilitasi oleh PBB."
Rusia dan Turki berada di pihak yang bertentangan dalam konflik Suriah: Moskow bersama Iran memberi dukungan militer penting untuk Presiden Suriah Bashar Assad, sementara Turki telah lama menjadi tulang punggung dan sumber pasokan bagi kelompok pemberontak.
DK PBB yang terbelah antara Rusia dengan tiga kekuatan Barat pemegang hak veto -- Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Perancis yang mendukung oposisi moderat dan meminta agar Assad mundur -- telah memblokir tindakan untuk mengakhiri perang, yang sudah memasuki tahun keenam.
Rusia dan Turki mengirim naskah perjanjian gencatan senjata dan rancangan resolusi kepada semua anggota DK PBB, Kamis 29 Desember malam. Setelah diskusi tertutup di dewan, Jumat 30 Desember pagi, Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengedarkan draf revisi, mendesak anggota dewan supaya mendukungnya, dan menyerukan pemungutan suara, pada Sabtu.
"Dewan Keamanan perlu berpartisipasi dalam proses penting ini," kata Churkin seperti dikutip Daily Mail dari laporan Associated Press, Sabtu (31/12/2016).
Dewan dijadwalkan bertemu pada pukul 11:00 waktu New York berdasarkan perkiraan. Misi Rusia di PBB berkata, anggota akan mengadakan konsultasi tertutup dan kemudian memungut suara.
Perjanjian gencatan senjata, jika disepakati, akan menandai sebuah terobosan potensial dalam konflik yang dimulai pada 2011 dengan sebuah pemberontakan terhadap beberapa dekade pemerintahan oleh keluarga Presiden Bashar al-Assad. Perang saudara menyisakan 250.000 lebih orang tewas dan lebih dari 13,5 juta penduduk yang membutuhkan bantuan mendesak, serta memicu krisis pengungsi di Eropa.
Warga di Aleppo melihat kehancuran akibat perang (Foto: AFP).
Rancangan resolusi menegaskan "bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan untuk krisis saat ini di Suriah adalah melalui proses politik inklusif dan kepemimpinan Suriah berdasarkan komunike Jenewa pada 30 Juni 2012," yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.
Komunike, diadopsi oleh negara-negara kunci, menyerukan pembentukan pemerintah transisi dengan kekuatan eksekutif penuh "atas dasar persetujuan bersama" dan langkah-langkah yang mengarah ke pemilu.
Churkin mengatakan kepada wartawan "tidak ada persaingan" antara pembicaraan di Astana dan berbagai negosiasi oleh utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, yang dijadwalkan untuk mengatur dialog antara pemerintah dan oposisi di Jenewa pada 8 Februari.
"Seperti yang Anda tahu Staffan de Mistura mengalami kesulitan mengumpulkan kembali pembicaraan, sehingga Rusia dan Turki dengan jelas memutuskan untuk memberi bantuan PBB dalam mendorong hal-hal ke depan, dan inilah apa yang kita lihat terjadi," kata Churkin kepada wartawan.
Dia mengatakan de Mistura telah melakukan kontak dengan pemerintah Rusia dan "menunjukkan keinginannya untuk membantu mengatur pertemuan Astana. Jadi kita berharap PBB terlibat penuh dalam persiapan pertemuan."
Churkin mengaku Rusia memahami bahwa tujuh kelompok pemberontak utama telah bergabung dalam gencatan senjata, yang mewakili 60.000 pejuang, "dan mereka mengontrol sebagian besar wilayah Suriah."
Seperti upaya gencatan senjata sebelumnya yang gagal, perjanjian saat ini tidak termasuk al-Qaeda yang berafiliasi Front Fatah al-Sham, yang berjuang bersama kelompok pemberontak lainnya, dan kelompok militan Islamic State (ISIS).
Jika pertemuan Astana berhasil, Churkin mengucapkan, "mereka bisa bergerak ke Jenewa sejauh yang saya perhatikan, jadi kita tidak melihat kompetisi apapun di sini atau tumpang tindih dari dua proses ini."
Churkin menuturkan, Rusia dan Turki telah menjelaskan bahwa mereka menghendaki negara-negara lain untuk berpartisipasi dalam pertemuan Astana.
Dia mengatakan Iran pasti akan berpartisipasi "aktif" dalam mempersiapkan pertemuan Astana. Dalam pandangan Rusia, Mesir juga dapat bergabung dalam proses persiapan sekarang.
Churkin berujar, ada pemain yang sangat penting lainnya yang disambut termasuk Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. "Dan kami berharap pemerintahan Trump setelah masuk ke Gedung Putih pada 20 Januari akan menjadi peserta penting," imbuhnya.
AS sudah meninggalkan perjanjian gencatan senjata, sebagai cermin memburuknya hubungan antara Moskow dan pemerintahan Obama. Setelah kegagalan upaya diplomatik AS-Rusia buat menghentikan pertempuran di Aleppo dan berbagai tempat lain di Suriah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
