"Saya rasa presiden tidak menyerah dan hanya melihat adanya sebuah kesempatan," ucap pelaksana tugas kepala staf Gedung Putih, Mick Mulvaney, dalam program Face the Nation media CBS, seperti dilansir dari laman Guardian, Minggu 27 Januari 2019.
Baca: Kekalahan Trump dalam Shutdown Dominasi Media AS
Sejak shutdown berakhir pada 25 Januari lewat sebuah perjanjian, satu per satu ratusan institusi pemerintah mulai kembali dibuka. Shutdown ini, berlangsung selama 35 hari, merupakan yang terpanjang dalam sejarah AS.
Meski sudah berakhir, jangka waktu pembukaan pemerintah hanya tiga pekan ke depan usai perjanjian ditandatangani.
"Saya senang, tapi juga tahu mungkin (shutdown) akan terjadi lagi," ucap Rachel Malcom, yang suaminya bertugas sebagai pasukan penjaga pantai di Rhode Island.
Shutdown telah membuat sekitar 800 ribu pegawai federal AS dipaksa cuti atau bekerja tanpa dibayar. Mulvaney mengatakan upah para pegawai yang tidak terbayarkan selama shutdown akan segera diberikan.
"Beberapa dari mereka mungkin (dibayarkan) awal pekan ini, sebagian lainnya mungkin akhir pekan," tutur Mulvaney.
"Tapi kami berharap upah sudah dibayarkan kepada semua pegawai federal, dan tentu saja gaji bulan berikutnya akan cair tepat waktu," lanjut dia.
Jumat 25 Januari, Senat dan DPR AS akhirnya sepakat meloloskan sebuah undang-undang untuk menghentikan sementara shutdown. Trump kemudian menandatangani UU itu sehingga menjadi aturan berlaku. Setelah menandatangani UU, Trump menuliskan di Twitter bahwa keputusannya itu "bukan sebuah konsesi," melainkan hanya "menanggulangi jutaan rakyat yang tersakiti oleh shutdown."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
