"Republik Venezuela menolak keras pernyataan Uni Eropa pada 26 Januari, yang memutuskan ikut serta dalam percobaan kudeta yang digerakkan pemerintah Amerika Serikat. Ultimatum yang diberikan kepada Venezuela mengingatkan kembali kepada gaya-gaya era kolonial," tulis Arreaza di Twitter, seperti dikutip dari laman Sputnik, Minggu 27 Januari 2019.
Ultimatum empat negara UE -- Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol -- dilayangkan dalam sesi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS. Belanda juga ikut mendukung ultimatum tak lama setelahnya.
Rabu kemarin, Guaido yang merupakan kepala Majelis Nasional Venezuela mendeklrasikan diri sebagai presiden interim. Langkah tersebut diakui AS dan beberapa negara lainnya.
Sementara Meksiko, Uruguay, Tiongkok dan beberapa negara lainnya mendukung Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Moskow mengaku siap menjadi mediator dalam konflik antara pemerintahan Maduro dengan oposisi.
Berbicara mewakili UE, Menlu Inggris Sir Alan Duncan mengatakan bahwa Venezuela membutuhkan sebuah pemerintahan "yang benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakatnya."
Atase pertahanan Venezuela untuk AS, Kolonel Jose Luis Silva, juga mengakui Guaido sebagai presiden interim dan mendorong segera digelarnya pemilu baru.
Rusia menilai dukungan sejumlah negara terhadap Guaido merupakan pelanggaran hukum internasional yang hanya akan berujung pada "pertumpahan darah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
