Menlu Venezuela Jorge Alberto Arreaza dalam sebuah sesi di DK PBB, New York, AS, 26 Januari 2019. (Foto: AFP/Getty/SPENCER PLATT)
Menlu Venezuela Jorge Alberto Arreaza dalam sebuah sesi di DK PBB, New York, AS, 26 Januari 2019. (Foto: AFP/Getty/SPENCER PLATT)

Sejumlah Negara Eropa Ultimatum Presiden Venezuela

Arpan Rahman • 27 Januari 2019 14:35
New York: Sejumlah negara Eropa mengeluarkan ultimatum kepada Presiden Venezuela Nicolas Maduro bahwa dirinya harus menggelar pemilihan umum dalam kurun delapan hari ke depan, atau mereka akan mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim.
 
Maduro berada di bawah tekanan usai Guaido mendeklarasikan diri sebagai "presiden interim" pada Rabu kemarin. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, sudah mengakui klaim Guaido tersebut.
 
Dalam sesi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Venezuela menolak ultimatum Eropa. Menteri Luar Negeri Jorge Alberto Arreaza menegaskan kepada semua anggota Dewan Keamanan PBB di New York bahwa kepresidenan Maduro bersifat sah, dan menekankan Venezuela tidak akan bisa ditekan untuk menggelar pemilu.

"Tidak ada siapapun yang bisa memaksakan tenggat waktu kepada kami, atau harus menggelar pemilu atau tidak," ucap Arreaza, seperti disitir dari laman BBC, Minggu 27 Januari 2019.
 
Presiden Maduro dilantik untuk kali kedua bulan ini usai berakhirnya pemilihan umum yang diboikot oposisi. Pemilu dan pelantikan Maduro memicu gelombang protes di seantero negeri, terutama di Caracas.
 
Maduro menuduh Guaido, kepala Majelis Nasional Venezuela, berusaha melakukan kudeta. Maduro juga melayangkan tuduhan serupa ke Washington.
 
Sabtu 26 Januari, anggota tetap DK PBB Prancis dan Inggris bergabung dengan Jerman, Spanyol dan beberapa negara lainnya dalam melayangkan ultimatum kepada Venezuela. Dalam pernyataan gabungan, Uni Eropa mendorong Venezuela menggelar pemilihan umum atau blok Benua Biru "akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk mengenai isu kepemimpinan di negara tersebut."
 
Baca: Jerman Hanya Akui Pemimpin Baru Venezuela Melalui Pemilu
 
Berbicara mewakili UE, Menlu Inggris Sir Alan Duncan mengatakan bahwa Venezuela membutuhkan sebuah pemerintahan "yang benar-benar merepresentasikan keinginan masyarakatnya."
 
Sementara Rusia, anggota tetap DK PBB, mengatakan bahwa dukungan sejumlah negara terhadap Guaido merupakan pelanggaran hukum internasional yang hanya akan berujung pada "pertumpahan darah." Selain Rusia, Tiongkok, Meksiko dan Turki sama-sama mendukung Maduro.
 
Masih pada Sabtu, atase pertahanan Venezuela untuk AS, Kolonel Jose Luis Silva, juga mengakui Guaido sebagai presiden interim dan mendorong segera digelarnya pemilu baru.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan