Proyek ini langsung menjadi pusat perhatian dan memicu kekhawatiran di kalangan warga AS setelah kemenangan Donald Trump.
Banyak orang khawatir karena rencana tersebut akan membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan federal dan kebijakan sosial yang kontroversial. Berikut ulasannya.
Kebijakan Utama dan Dampaknya
Project 2025 berencana memangkas anggaran program kesejahteraan seperti Medicare dan Medicaid, serta menghapus berbagai regulasi energi dan lingkungan yang dianggap menghambat.Proyek ini juga ingin menegakkan nilai-nilai konservatif Kristen dengan membatasi pendidikan seks di sekolah, menghapus materi tentang identitas gender, dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi dan kontrasepsi.
Ada juga usulan untuk mencabut persetujuan penggunaan pil aborsi mifepristone yang sudah 24 tahun berlaku, melarang individu transgender bertugas di militer, dan mengurangi peran Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), yang dianggap "mendorong alarmisme perubahan iklim".
Selain itu, Project 2025 menyerukan pembubaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan menggantinya dengan lembaga imigrasi baru, serta memangkas Departemen Pendidikan hingga akhirnya menghapusnya.
Proyek ini juga ingin menghapus perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, serta membatalkan program seperti Head Start yang mendukung anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Politik di Balik Project 2025
Setelah kemenangan Trump, Project 2025 menjadi sorotan karena dianggap sebagai cara untuk memperkuat kontrol Trump atas pemerintahan.Dalam pidato kemenangannya, Trump menegaskan bahwa mandat dari rakyat Amerika adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan aman, dengan fokus pada reformasi domestik dan menghindari keterlibatan dalam perang baru.
Para kritikus menggambarkan Project 2025 sebagai langkah menuju pemerintahan otoriter, dengan konsentrasi kekuasaan besar di tangan presiden.
Penghapusan regulasi lingkungan dikhawatirkan akan memperburuk dampak perubahan iklim, sementara penggantian pegawai federal dengan loyalis politik dapat merusak integritas birokrasi.
Proyek ini juga menyerukan infus nasionalisme Kristen dalam kebijakan pemerintah, seperti pelarangan pornografi dan mendorong nilai-nilai “pernikahan, kerja, keibuan, kebapaan, dan keluarga inti”.
Project 2025 juga mencakup rencana untuk melakukan deportasi massal dan menempatkan loyalis Trump di lembaga-lembaga seperti DOJ dan FBI, yang memungkinkan presiden menggunakan lembaga ini untuk menyelidiki lawan politiknya.
Kritikus menyebut langkah ini sebagai ancaman terhadap independensi lembaga hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang semakin membuat warga AS khawatir.
Meskipun Trump berusaha menjaga jarak dari proyek ini dan menyebut beberapa proposalnya "buruk" dan "konyol", banyak mantan pejabat pemerintahannya yang terlibat dalam penyusunan Project 2025, sehingga sebagian besar agenda ini diyakini tetap akan terealisasi.
Presiden Biden dan Partai Demokrat memperingatkan bahwa Project 2025 bisa membawa perubahan ekstrem dalam pemerintahan, terutama dalam hak-hak sipil, hak aborsi, dan kebebasan identitas gender.
Reaksi warga AS terhadap Project 2025 menunjukkan betapa polarisasinya politik saat ini, terutama setelah kemenangan Trump.
Baca Juga:
Kesepakatan Damai Trump 2020 Ancaman Bagi Palestina Saat Ini, Berikut 7 Alasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
