Sabtu 1 April kemarin, MA Venezuela menyatakan akan mengembalikan kekuasaan legislatif kepada Majelis Nasional. Namun, ini tak membuat Peru akan menaruh perwakilannya di Caracas untuk sementara waktu.
Peru, yang dipimpin Presiden Pedro Pablo Kuczynski, telah secara langsung menarik duta besarnya setelah menyebut pengambilalihan itu sebagai pelanggaran besar terhadap demokrasi.
"Negara-negara lain harus melakukan tindakan serupa supaya Venezuela tahu bahwa hanya dia yang mengambil langkah seperti itu," kata Wakil Presiden Peru, Martin Vizcarra, seperti dikutip Reuters, Senin 3 April 2017.
Peru muncul sebagai pemimpin potensial dalam upaya kawasan menekan Venezuela untuk melakukan reformasi demokratis di tengah kekosongan strategi dari Amerika Serikat.
Menurut pemerintahan Peru, semua negara harus menerapkan sikap tegas dengan menentang semua tindakan yang mengarah pada kudeta atau otoriterianisme.
AS sendiri menyebut langkah MA Venezuela itu sebagai kemunduran serius bagi demokrasi. Pekan lalu, Meksiko memanggil duta besarnya kembali untuk berkonsultasi menjelang pertemuan Organisasi Negara-negara Amerika.
Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto juga menyatakan kekhawatiran soal kemunduran demokrasi di Venezuela dan memerintahkan kementerian luar negeri negaranya untuk mengemukakan masalah itu pada pertemuan Organisasi Negara-negara Amerika.
"Menyangkut peristiwa ini, kita tidak bisa bersikap berbeda. Seperti kita juga tidak bersikap beda pada 2002 ketika ada upaya ilegal untuk menggulingkan pemerintahan," ujar Pena Nieto.
Pernyataannya tersebut mengacu pada percobaan kudeta terhadap mantan presiden Venezuela, Hugo Chavez.
Presiden Nicolas Maduro menjanjikan dialog untuk mengakhiri masalah ini. Ia muncul di televisi nasional dan mengumumkan kesepakatan telah dicapai.
"Kami sudah mencapai kesepakatan penting untuk memecahkan kontroversi ini," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
