Keputusan ini menempatkan tanggung jawab pelarangan TikTok sepenuhnya di tangan presiden terpilih Donald Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari 2025.
Menurut laporan dari ABC News, larangan terhadap aplikasi tersebut secara hukum dijadwalkan berlaku pada Minggu, 19 Januari 2025, kecuali Mahkamah Agung memutuskan sebaliknya.
Seorang pejabat pemerintahan Biden menyatakan, “Posisi kami jelas: TikTok seharusnya tetap beroperasi di bawah kepemilikan Amerika. Mengingat waktu pemberlakuan yang berdekatan dengan akhir masa jabatan dan akhir pekan libur, implementasi kebijakan ini akan diserahkan kepada pemerintahan berikutnya.”
Dilema Penegakan Hukum
Meskipun larangan ini ditujukan kepada TikTok, hukum yang berlaku tidak secara langsung memaksa aplikasi tersebut untuk berhenti beroperasi pada tanggal 19 Januari.Sebaliknya, layanan pendukung seperti penyedia hosting internet dan toko aplikasi seperti Apple dan Google dapat dikenai denda hingga $5.000 per pengguna jika tetap memberikan layanan kepada TikTok. Namun, sejauh ini perusahaan-perusahaan tersebut belum memberikan tanggapan resmi.
Menurut ABC News, presiden memiliki opsi untuk menunda larangan ini hingga 90 hari dengan syarat TikTok menunjukkan progres signifikan dalam menjual saham ByteDance, perusahaan induknya yang berbasis di China.
Namun, belum ada indikasi bahwa syarat tersebut terpenuhi. Upaya dari beberapa senator untuk memberikan perpanjangan waktu bagi ByteDance juga gagal akibat keberatan terkait keamanan nasional.
Pendekatan Trump yang Berbeda
Donald Trump, yang sebelumnya pernah berupaya melarang TikTok selama masa jabatan pertamanya, kini justru menunjukkan sikap yang berbeda.Dalam konferensi pers Desember 2024, Trump mengatakan bahwa TikTok memiliki tempat istimewa baginya karena membantu menarik perhatian pemilih muda selama kampanye.
“Saya punya tempat khusus di hati saya untuk TikTok. Itu membantu saya memenangkan hati generasi muda Amerika,” ujarnya.
Trump bahkan meminta Mahkamah Agung untuk menunda pemberlakuan larangan tersebut, dengan alasan bahwa ia membutuhkan waktu untuk mencapai solusi yang dapat menyelamatkan aplikasi tersebut.
Dalam pertemuan di klub Mar-a-Lago, CEO TikTok Shou Chew dikabarkan bertemu dengan Trump untuk membahas kemungkinan solusi diplomatis.
Perspektif Keamanan Nasional
Meski begitu, ancaman terhadap keamanan nasional tetap menjadi perhatian utama. Senator Tom Cotton dari Komite Intelijen Senat menyebut bahwa larangan ini sangat penting untuk melindungi data warga Amerika dari pengawasan pemerintah Tiongkok.Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Mahkamah Agung John Roberts yang mempertanyakan, “Apakah kita harus mengabaikan fakta bahwa perusahaan induk TikTok terlibat dalam aktivitas intelijen?”
Langkah Selanjutnya
Sejauh ini, Trump diperkirakan akan menggunakan pendekatan berbeda untuk menyelesaikan masalah ini.Penasihat keamanan nasional terpilih, Mike Waltz, menyatakan bahwa Trump sedang mempertimbangkan langkah eksekutif untuk menghentikan penerapan larangan ini sementara waktu.
“Trump adalah seorang negosiator ulung,” ujar Waltz, seraya menambahkan bahwa solusi akhir akan melibatkan perlindungan data pengguna tanpa harus sepenuhnya melarang aplikasi.
Baca Juga:
Donald Trump Ubah Haluan Jadi Dukung TikTok Tetap Diizinkan di AS, Ini Alasannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
