Selama ini Maduro menolak adanya bantuan asing ke Venezuela, dengan alasan itu hanyalah tipu muslihat AS untuk melancarkan invasi. Namun menurut tokoh oposisi Venezuela Juan Guaido -- yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim -- ada sekitar 300 ribu warga yang terancam meninggal akibat kelaparan jika bantuan tidak segera disalurkan.
Maduro juga menilai AS sengaja memalsukan krisis di Venezuela untuk memulai perang di Amerika Selatan. Menurutnya, AS rela berperang demi mendapatkan minyak Venezuela.
Utusan AS untuk Venezuela, Elliott Abrams, mengatakan bahwa proses pemungutan suara di DK PBB terkait krisis Venezuela akan berlangsung pekan ini. Voting akan tetap dilakukan meski terancam terkena veto dari Rusia, negara pendukung Maduro.
"Kami akan memiliki sebuah resolusi pekan ini, yang akan menyerukan masuknya bantuan kemanusiaan ke Venezuela," tutur Abrams kepada awak media, seperti dikutip dari laman AFP, Selasa 26 Februari 2019.
Kerangka resolusi kemungkinan akan dikenai veto oleh Rusia dan juga Tiongkok, dua negara pendukung Maduro. Veto dapat dikeluarkan keduanya, yang merupakan anggota tetap DK PBB.
Resolusi DK PBB bersifat mengikat. Untuk diadopsi, sebuah resolusi harus didukung sembilan suara dan tidak dikenai veto dari lima anggota tetap DK PBB -- Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia dan AS.
Saat ditanya mengenai kemungkinan veto, Abrams menjawab: "Saya rasa akan menjadi suatu hal memalukan untuk memveto sebuah resolusi terkait bantuan kemanusiaan."
Desakan kepada DK PBB merupakan kelanjutan dari dukungan AS terhadap Guaido. AS menilai status kekuasaan Maduro saat ini tidak sah.
Sementara itu, empat orang dikabarkan tewas dalam bentrokan dengan petugas keamanan di perbatasan Venezuela pada akhir pekan kemarin. Bentrokan terjadi saat para relawan Guaido hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan, namun dicegat militer Venezuela.
Baca: Kru Televisi AS Ditahan usai Wawancara Maduro
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
