Jeffries menyoroti klaim Trump yang menyatakan memiliki otoritas atas negara di Amerika Selatan tersebut. "Apa rencana ke depan sekarang setelah Donald Trump mengatakan dia menjalankan Venezuela?" ujar Jeffries.
Ia juga mengkritik minimnya komunikasi antara pemerintah dan Kongres, serta belum jelasnya skema transisi pemerintahan pascaoperasi militer itu.
Trump dituding melanggar konstitusi
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres merupakan pelanggaran konstitusi. Ia menolak narasi pemerintah yang menyebut operasi tersebut sebagai penegakan hukum, dan justru menilainya sebagai aksi militer yang tidak sah.
"Konstitusi bukanlah masalah ketidaknyamanan. Itu adalah sebuah persyaratan," tegas Jeffries.
"Tidak ada pengecualian Trump terhadap Konstitusi Amerika Serikat."
| Baca juga: Usai Tangkap Maduro, Trump Ingin Perusahaan AS Kuasai Ladang Minyak Venezuela |
Jeffries menambahkan masyarakat Amerika Serikat tidak menginginkan keterlibatan dalam konflik luar negeri baru yang dinilai tidak memiliki dasar kuat.
"Presiden mengambil tindakan militer tanpa persetujuan Kongres. Itu adalah tindakan militer, bukan tindakan penegakan hukum meskipun ada klaim dari anggota pemerintah saat ini," katanya.
Pembelaan dari Kubu Republik
Sementara itu, Ketua DPR AS Mike Johnson membela langkah yang diambil Trump. Ia menyatakan operasi penggulingan Maduro yang dilakukan pada akhir pekan lalu sepenuhnya berada dalam koridor hukum Pasal II Konstitusi AS yang mengatur kewenangan eksekutif presiden.
"Apa yang sangat penting untuk diakui di sini adalah bahwa ini merupakan operasi yang tidak memerlukan persetujuan awal dari Kongres, atau otorisasi awal dari Kongres. Ini hanya memerlukan pemberitahuan kepada Kongres," ujar Johnson mengutip dari CNN.
Johnson mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Trump dan sejumlah pejabat kabinet utama hanya beberapa jam setelah operasi berlangsung. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan seluruh prosedur yang berlaku.
"Mereka telah melakukan semua yang seharusnya dilakukan. Ini adalah tindakan yang tepat dan kami akan mendapatkan lebih banyak detail di dalam," kata Johnson.
Saat ini, pimpinan DPR tengah menyusun jadwal pengarahan lanjutan bagi seluruh anggota Kongres pada pertengahan pekan. Agenda tersebut dilakukan seiring kembalinya para legislator ke Washington pada Selasa malam. Sebanyak 16 pimpinan legislatif dijadwalkan menerima penjelasan lebih rinci mengenai operasi militer tersebut guna meredam ketegangan politik yang kian meningkat di ibu kota AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
