Pemerintah Peru segera menarik duta besarnya sebagai protes dari apa yang disebut perpecahan mencolok dalam tatanan demokrasi.
Presiden Chile berhaluan kiri, yang enggan untuk secara terbuka mengkritik Maduro, mengatakan dia sangat khawatir dengan keputusan tersebut dan memerintahkan duta besarnya pulang untuk konsultasi.
Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy bahkan memperingatkan bahwa demokrasi bisa rusak di Venezuela.
"Jika pemisahan kekuasaan dirusak, demokrasi juga bisa rusak. Kebebasan, demokrasi dan supremasi hukum di Venezuela harus ada," ucap PM Rajoy, seperti dikutip AFP, Jumat 31 Maret 2017.
Spanyol, perantara utama Amerika Latin dan Uni Eropa, telah lama menjadi 'rumah' bagi rakyat Venezuela yang melarikan diri akibat krisis politik dan ekonomi. Konservatif Spanyol secara terbuka mendukung oposisi Venezuela.
Guatemala juga mengecam putusan ini. Namun, sayap kiri seolah membela Maduro.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahkan menyebutnya sebagai kemunduran serius bagi demokrasi di Venezuela.
AS juga menegaskan kembali seruannya bagi Maduro agar membebaskan tahanan politik dan mengadakan pemilihan langsung demi menyelesaikan krisis.
Seraya mengatakan keputusan pengadilan yang telah merebut kekuasaan Majelis Nasional menunjukkan kemunduran serius bagi demokrasi di Venezuela.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
