medcom.id, Caracas: Venezuela terjungkal ke dalam babak baru pergolakan politik setelah Mahkamah Agung yang diatur pemerintah membubarkan kongres. Manuver ini mendapat kecaman luas dari pemerintah asing dan memicu seruan untuk protes.
Pemerintah di seluruh Amerika Latin, Kamis 30 Maret, mengecam perebutan kekuasaan tersebut. Ketua Organisasi Negara Amerika (OAS) membandingkan pergolakan ini dengan sebuah kudeta kepada diri-sendiri oleh rezim sosialis Presiden Nicolas Maduro melawan kongres yang dikuasai oposisi.
Dalam sebuah putusan mengejutkan, para hakim memutuskan, Rabu 29 Maret malam, bahwa semua anggota parlemen telah melanggar hukum. Maka pengadilan tinggi, atau sebuah lembaga yang ditunjuk, dapat diasumsikan sebagai kekuatan konstitusional yang menjalankan tugas Majelis Nasional, yang sebelumnya telah dikuasai oposisi selama hampir satu setengah tahun.
Pihak yang berkuasa di awal pekan ini menanggalkan kekebalan hukum anggota parlemen dari penuntutan. Perseteruan dimulai ketika oposisi yang sejak lama terpinggirkan memenangkan kontrol di legislatif dari sebuah gejolak pada Desember 2015 dan kemudian menggelar kampanye memaksa Maduro mundur.
Pemimpin sayap kiri, yang telah melihat peringkat kepuasannya anjlok di tengah kekurangan pangan yang meluas dan inflasi hingga tiga digit, merespons dengan memakai Mahkamah Agung buat menggeser beberapa anggota parlemen dan kemudian secara rutin membatalkan semua pembuatan undang-undang di sana.
"Ini bukan kata mutiara. Ini menandai titik balik di jalan menuju kediktatoran,” kata Freddy Guevara, pemimpin kedua di kongres, seperti dikutip Japan Times dari Associated Press, Jumat 31 Maret 2017.
Pemerintah Peru segera menarik duta besarnya sebagai protes dari apa yang disebut perpecahan mencolok dalam tatanan demokrasi. Presiden Chile berhaluan kiri, yang enggan untuk secara terbuka mengkritik Maduro, mengatakan dia sangat khawatir dengan keputusan tersebut dan memerintahkan duta besarnya pulang buat konsultasi.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali seruannya bagi Maduro agar membebaskan tahanan politik dan mengadakan pemilihan langsung demi menyelesaikan krisis. Seraya mengatakan keputusan pengadilan yang telah merebut kekuasaan Majelis Nasional menunjukkan kemunduran serius bagi demokrasi di Venezuela.
Sekretaris Jenderal OAS Luis Almagro menyerukan pertemuan darurat kelompok regional tersebut, yang diadakan dalam dua sesi panas di Venezuela, awal pekan ini. Pertemuan itu berakhir dengan 20 pemerintah yang dipimpin oleh AS dan Meksiko menyuarakan keprihatinan yang mendalam tentang situasi Venezuela. Tapi tidak ada tindakan konkret untuk minta tanggung jawab Maduro.
Luis Vicente Leon, seorang pendulang suara berbasis Caracas, mengatakan bahwa sementara putusan benar-benar “menghancur-leburkan pemisahan kekuasaan,” Venezuela sudah lama berhenti beroperasi seperti negara demokrasi normal dengan aturan yang jelas tentang hukum dan lembaga-lembaga independen. Dia melihat pemerintah tegar dalam posisinya menghadapi luapan kesengsaraan ekonomi dan tekanan internasional, menepis harapan untuk berdialog dan solusi pemilu.
"Mudah diprediksi bahwa pemerintah akan terus menggalang radikalisasi," katanya.
Aliansi oposisi utama berkata akan mengadakan pertemuan sementara supaya menentukan langkah selanjutnya, tetapi beberapa pemimpin sudah menyerukan protes mulai Sabtu 1 April. Selain itu, beberapa kelompok garis keras menyerukan kepada militer, penengah tradisional sengketa politik di Venezuela dan penopang penting bagi Maduro, agar campur tangan.
Sementara ibu kota tampak tenang, Kamis, saat malam tiba beberapa orang di kawasan mewah di timur Caracas berkumpul di balkon dan di depan rumah, memukulkan panci dan wajan sambil berteriak “Mundurlah Maduro!”
"Sebanyak 30 juta rakyat Venezuela perlu turun ke jalan dan menghadapi kediktatoran," kata Daniela Tani, koordinator untuk salah satu kelompok oposisi Venezuela yang bergabung dengan 50 orang memblokir salah satu jalan raya utama di Caracas. Para pengunjuk rasa melambaikan bendera dan menyetop lalu lintas sampai dikepung oleh polisi yang berusaha membersihkan jalan.
Tapi tidak jelas apakah kritik ke pemerintah menuju situasi untuk berperang di jalan lain setelah upaya terakhir melempem atau akan berakhir dengan pertumpahan darah. Berminggu-minggu kerusuhan pada 2014 mengakibatkan lebih dari 40 orang tewas dan puluhan penangkapan.
Sedangkan protes massa pada September lalu disusul oleh otoritas beberapa hari kemudian membatalkan kampanye petisi yang berusaha memaksa Maduro mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2019.
Putusan Mahkamah Agung berawal dari penolakan kongres untuk mengotorisasi perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela membentuk usaha patungan dengan perusahaan swasta, termasuk Rosneft dari Rusia.
Media pemerintah mengatakan, putusan itu tidak berupaya menggantikan kongres, melainkan demi menjamin supremasi hukum selama legislator berhalangan tetap karena menolak untuk mengesahkan anggaran dan sejumlah keputusan ekonomi penting.
Maduro menjaga jarak dari perdebatan, dia muncul dua kali pada Kamis di TV pemerintah. Sambil membiarkan para menteri membesarkan kritiknya.
"Kami mengecam konspirasi sayap kanan di kawasan ini untuk menyerang sistem demokrasi Venezuela," kata Menteri Luar Negeri Delcy Rodriguez di Twitter.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
