Dongker menjadi nama terakhir yang diumumkan sebagai penampil dalam acara tersebut. Mereka bergabung dengan sejumlah musisi dan grup musik lain, yakni Efek Rumah Kaca, The Brandals, Sukatani, Down for Life, dan The Cottons.
Vokalis sekaligus gitaris Dongker, Arno Zarror, menyebut keputusan mereka untuk tetap tampil berangkat dari keresahan terhadap berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian. Ia juga menyoroti dugaan intervensi aparat terhadap ruang berekspresi masyarakat sipil, termasuk di ranah seni.
“Dari ratusan kritik yang kami sampaikan terkait dengan hak-hak sipil yang dijamin konstitusi, tidak ada satu pun yang membaik. Kebakaran hutan masih parah, perampasan lahan tetap marak, korupsi di mana-mana, dan pemalakan oleh instansi pemerintah masih berjalan. Ketimbang berbenah, negara melalui aparat justru kembali melakukan pembatasan dan mengintervensi kebebasan berekspresi masyarakat sipil, bahkan di ruang seni sekalipun," ujar Arno Zarror dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.
Sejumlah Penampilan Dongker Diduga Diintervensi Aparat
Dalam beberapa waktu terakhir, Dongker mengaku mengalami serangkaian dugaan pembatasan kebebasan berekspresi melalui karya dan penampilan mereka. Situasi tersebut terjadi setelah grup musik ini merilis album kedua, Melankolia Radikal (2026), yang kemudian dilanjutkan dengan tur ke lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, dan Malaysia.
Namun, perjalanan tur tersebut diwarnai sejumlah intervensi terhadap ruang tampil dan ekspresi artistik mereka. Bahkan, beberapa penyelenggara disebut menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap menghadirkan Dongker sebagai penampil.
Akibatnya, penampilan mereka di tiga acara musik batal digelar. Ketiga acara tersebut adalah Gesrek Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Jakarta, Neverland pada 7 November di Cikarang, serta Tigers Jaw Tour pada 8 November di INA Hall Kota Peruri, Jakarta.
Intervensi serupa juga disebut terjadi saat Dongker tampil di acara Bekasi Padat Karya pada 1 November 2026. Sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat datang memantau kegiatan tersebut dan menyampaikan ancaman pembubaran paksa.
Dongker akhirnya tetap tampil setelah pihak penyelenggara mengambil langkah untuk memastikan acara berjalan aman dan lancar. Sebelumnya, penyelenggara sempat mengkhawatirkan pembatalan mendadak dapat memicu situasi yang tidak kondusif.
Bagi Dongker, rentetan kejadian tersebut merupakan bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak dapat dibenarkan. Mereka menilai musisi dan pekerja seni memiliki hak untuk menyampaikan kritik melalui karya maupun panggung pertunjukan.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Dongker mengaku belum mendapatkan penjelasan resmi ataupun dasar hukum yang jelas mengenai tindakan pembatasan yang mereka alami.
“Mohon maaf jika kami tidak santun di mata negara. Pada prinsipnya, ini berangkat dari keresahan bersama dan situasi yang tidak kunjung berubah,” ungkap Delpi Suhariyanto, vokalis/gitaris sekaligus manajer Dongker.
Bendera Solidaritas di Banyuwangi Turut Diturunkan
Dugaan pembatasan terhadap Dongker tidak hanya terjadi saat mereka tampil di atas panggung. Dalam rangkaian Melankolia Radikal Tour di Banyuwangi pada 28 Oktober 2026, pihak yang mengaku sebagai aparat juga disebut meminta sejumlah bendera berisi aspirasi masyarakat sipil untuk diturunkan.
Bendera yang menjadi sasaran antara lain memuat gambar sampul album Dongker serta tulisan “Evaluasi izin tambang Tumpang Pitu” dan “Lanjutkan perjuangan tanah Pakel”.
Delpi menjelaskan, kejadian tersebut sempat disaksikan langsung oleh Arno. Setelah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, bendera bergambar sampul album Dongker akhirnya diizinkan untuk kembali dipasang. Sementara itu, bendera solidaritas dibentangkan Delpi saat membawakan lagu terakhir.
“Di Banyuwangi, semua baliho solidaritas terkait tambang dan Pakel, serta sampul album kami diturunkan paksa oleh polisi. Kebetulan Arno melihat kejadian itu dan langsung berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Akhirnya, banner sampul album kami bisa dinaikkan kembali, sedangkan baliho solidaritas saya bentangkan ketika lagu terakhir,” jelas Delpi.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dugaan pembatasan tidak hanya menyentuh ekspresi artistik Dongker, tetapi juga aspirasi dan solidaritas masyarakat sipil. Bagi mereka, ruang seni semestinya tetap terbuka sebagai tempat masyarakat menyampaikan pendapat, termasuk mengenai persoalan lingkungan dan agraria.
LBH Jakarta Soroti Dugaan Pelanggaran Kebebasan Berekspresi
Menanggapi rentetan peristiwa yang dialami Dongker, Alif Fauzi Nurwidiastomo dari LBH Jakarta menilai dugaan pembatasan terhadap grup musik tersebut perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, tindakan semacam itu berpotensi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak masyarakat atas kebebasan berekspresi.
“Apabila benar terdapat tindakan pembatasan terhadap Dongker dan karya-karyanya di sejumlah kesempatan, hal tersebut tentunya tidak boleh dibiarkan. Dugaan tindakan semacam ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak atas kebebasan berekspresi. Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia, sekaligus menciptakan preseden buruk bagi kebebasan berekspresi di masa mendatang. Kita juga perlu mengingat bahwa pembatasan ekspresi seni warga negara bukanlah hal baru. Dalam dua tahun terakhir, Yos Suprapto dan Sukatani juga mengalami tindakan serupa,” ucap Alif.
Secara hukum, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.
Jaminan tersebut mencakup hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan gagasan, termasuk melalui karya seni. Karena itu, setiap pembatasan terhadap hak tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta tidak dilakukan secara sewenang-wenang sesuai kerangka hukum hak asasi manusia.
