Vokalis grup band Kidnap Katrina Anang Hermansyah beraksi pada acara
Vokalis grup band Kidnap Katrina Anang Hermansyah beraksi pada acara

Anang Hermansyah Menjabat Ketua Uji Kompetensi Musisi, Program Sertifikasi Sudah Berjalan Satu Tahun

Hiburan indonesia musik Kisruh RUU Permusikan
Agustinus Shindu Alpito • 08 Februari 2019 16:58
Fakta terbaru terkait hal-hal yang memiliki korelasi dengan RUU Permusikan mulai terkuak. Anang Hermansyah, anggota DPR Komisi X, yang disebut getol mengusulkan dibuatnya Undang-Undang terkait musik, ternyata sudah menjabat sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia.
 
Uji kompetensi masuk dalam RUU Permusikan dan menuai perdebatan. Hal itu tertuang dalam draf RUU Permusikan yang beredar, Pasal 31-35.
 
Uraian dari Pasal 31 adalah (1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. (3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Profesor Musik Tjut Nyak Deviana (Foto: Medcom.id/Purba Wirastama)
 

Profesor Musik Tjut Nyak Deviana dalam sebuah diskusi yang digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, 6 Februari 2019, menolak aturan uji kompetensi musisi diatur oleh Undang-Undang.
 
"Pasal 31, ujian kesetaraan? Tanda tanya besar! Siapa dan lembaga mana yang menguji? Akademisinya dulu yang harus diuji sebelum menguji karena kenyataannya, banyak sekali yang mengaku penguji, sementara dia sendiri harus diuji," ujar Tjut Nyak Deviana.
 

Pengalaman Peserta Uji Kompetensi Musisi
 
Ternyata selama ini uji kompetensi musisi sudah berlangsung. Mendahului apa yang diusulkan DPR dalam RUU Permusikan. Bahkan, uji kompetensi musisi sudah berlangsung sebanyak lima kali pada tahun 2018. Digelar di kota Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Surabaya.
 
Saya kemudian menghubungi Shinta Lestarini, salah satu musisi yang berhasil mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat sebagai Advanced Piano Player (kelas Utama).
 
Sertifikat musisi terbagi dalam tiga kelas, yaitu Utama (paling tinggi), Madya (kelas tengah) dan Pratama (pemula). Jika para musisi tidak bisa membaca not balok namun nekat ikut uji kompetensi, dipastikan hanya mendapat sertifikat kelas pemula. Namun, jika musisi tidak bisa baca not balok tapi terkenal, bukan tidak mungkin mendapat sertifikat kelas utama. Semua bergantung pada keputusan asesor atau penguji.
 
"Saya waktu itu datang ke kantor PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia) menyerahkan berkas. Setelah pemberkasan, dikasih tahu kami masuk ke level mana. Berkasnya terdiri dari sertifikat-sertifikat saya yang berhubungan dengan musik." ujar Shinta melalui sambungan telepon.
 
"Kalau musisi autodidak tapi punya album, pengalaman bermain (pentas), (kelas) sertifikasi kebijakan dari tim penguji. Setahu saya tim ini di bawah Anang Hermansyah. Saya juga baru tahu chairman-nya Anang setelah lihat yang tandatangan di sertifikat. Di bawah Anang ada tim ahli, salah satunya Dwiki Dharmawan, di bawah tim ahli ada tim asesor, itu yang menguji," ujar Shinta melalui sambungan telepon.
 

Sertifikat Kompetensi Musisi milik Shinta yang ditandatangani Anang Hermansyah.
 
Kemudian, saya menghubungi Dwiki Dharmawan. Dia menyanggah keterlibatan dirinya dalam tim uji kompetensi musisi.
 
"Saya hanya anggota pengurus PAPPRI, tidak panitia uji kompetensi dan RUU Permusikan. Saya tidak tahu (soal uji kompetensi), saya tidak terlibat dalam itu. Itu (yang terlibat) saudara Anang Hermansyah. Anang dan direkturnya Johnny Maukar," kata Dwiki Dharmawan, dihubungi Kamis malam, 7 Februari 2019.
 
Kembali ke pengalaman Shinta, perempuan yang berprofesi sebagai guru musik itu menceritakan bahwa uji kompetensi dilakukan di sebuah hotel di Jakarta. Para peserta menginap selama dua hari. Program uji kompetensi ini terbagi jadi tiga rangkaian acara utama. Pertama, seminar yang juga melibatkan Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf). Kedua, uji teori. Ketiga, uji praktik.
 
"Soal dalam uji teori ada pilihan ganda dan esai," jelas Shinta.
 
Shinta mengaku program uji kompetensi yang diikutinya itu tidak berbayar alias gratis. Sekitar 100 musisi mengikuti uji kompetensi itu.
 
Salah satu dampak nyata yang dirasakan Shinta dari kepemilikan sertifikat musisi itu, dia mendapatkan insentif dari lembaga pendidikan tempatnya mengajar. Shinta kemudian juga menceritakan, pada saat seminar uji kompetensi, pihak penyelenggara menceritakan betapa sertifikat uji kompetensi itu dibutuhkan.
 
"Waktu itu kami diberitahu, mengapa Syahrini itu bayarannya mahal? Karena dia mengambil sertifikat penyanyi di Amerika, jadi dia setara dengan penyanyi-penyanyi dari Amerika," kata Shinta menceritakan salah satu topik dalam seminar uji kompetensi.
 

Mekanisme Pengujian
 
Bens Leo, Ketua Bidang Humas dan Media PAPPRI, mengaku turut ambil bagian dalam persiapan program uji kompetensi musisi sejak tahun 2017. Satu tahun sebelum uji kompetensi digelar pertama kali.
 
"Uji sertifikasi itu untuk yang membutuhkan, guru, atau musisi yang ingin main di hotel berbintang atau luar negeri. Guru saja akan mendapat insentif kalau punya sertifikat."
 
"Bimbo butuh seritifikat waktu ingin main di Eropa. Begitu juga dengan Donny Suhendra. Mereka ini orang-orang yang menganggap perlu. Kalau (musisi lain) tidak perlu tidak apa-apa. Kalau musisi senior tidak perlu diuji, hanya menyerahkan CV, biodata, dan langsung mengisi formulir 2-3 lembar. Seminggu kemudian sertifikat keluar," jelas Bens Leo.
 
Kemudian saya bertanya kepada Bens, jika uji kompetensi bukan sebuah kewajiban, mengapa hal itu perlu diatur dalam sebuah Undang-Undang?
 
"Itu menunjukan Indonesia punya perhatian pada seniman, misal musisi Indonesia main di Singapura, mereka yang tidak punya sertifikat dapat dolar lebih rendah dari yang punya sertifikat," kata Bens.
 
Hal bias lainnya adalah sistem penilaian dalam uji kompetensi. Bens mengatakan bahwa musisi yang sudah punya pengalaman, meski tidak paham teori musik, bisa saja mendapat sertifikat kelas utama. Sistem penilaian seperti ini tentu dapat diperdebatkan karena tidak memiliki parameter yang jelas.
 
"Penilaian sangat bisa fair karena yang menguji banyak orang dan itu berlaku secara internasional. Badan sertifikasi ini kaitannya dengan (kebutuhan musisi jika ingin tampil) di luar negeri."
 
"Contohnya, misal SID (Superman Is Dead) kan terkenalnya dimana-mana. Begitu mereka menyerahkan CV, mereka enggak perlu diuji, langsung diberi sertifikat. Misal Endank Soekamti (ingin punya sertifikat) juga bisa seperti itu."
 
"Sebelumnya, tim asesor didampingi orang-orang yang tahu sejarah orang yang akan diuji," imbuh Bens.
 
Soal biaya, Bens mengatakan bahwa selama lima kali penyelenggaraan uji kompetensi digelar, ongkos ditanggung BEKraf. Tetapi ke depan, beban biaya akan ditanggung oleh peserta. Kisarannya antara Rp1,5 juta sampai Rp2 juta. Uang itu akan digunakan untuk membayar kebutuhan akomodasi peserta dan honor asesor.
 
Hingga saat ini, terlepas dari polemik yang ada, Lembaga Sertfikasi Profesi Musik Indonesia masih terus membuka kesempatan bagi para musisi yang ingin membuat sertifikat.
 
"Masih terbuka bagi musisi yang ingin membuat sertifikat, tahun ini rencananya uji kompetensi akan dibuat 4 kali," kata Bens.
 
Dari apa yang terjadi pada 2018, setiap uji kompetensi musisi diikuti sekitar 100-150 peserta.
 

Siapa Saja yang Terlibat dalam Uji Kompetensi Musisi?
 
Anang Hermansyah, selain menjabat sebagai anggota DPR, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Musik Indonesia, juga menjabat sebagai Ketua Harian PAPPRI. Saya menghubungi Anang melalui pesan instan WhatsApp untuk mengonfirmasi keterlibatan dia. Tetapi Anang tidak membalas pesan tawaran wawancara.
 

Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kanan) berpose bersama musisi Glenn Fredly (ketiga kiri), Anang Hermansyah (kedua kiri) yang juga anggota Komisi X DPR, dan pengamat musik Bens Leo (kedua kanan) seusai melakukan pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 April 2018. Pertemuan sejumlah musisi Indonesia dengan Ketua DPR itu membahas perkembangan musik di Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
 

Bens Leo menjelaskan bahwa uji kompetensi ini bukan soal PAPPRI. Dia menjelaskan bahwa bisa saja asosiasi profesi serupa juga terlibat dalam proses ini.
 
"Uji kompetensi bukan pada PAPPRI sebetulnya, PAPPRI lembaga resmi (terkait bidang musik). (Lembaga) yang lain pun bisa. Misal nanti ada lembaga lain yang bisa buat hal itu, kenapa enggak? Yang penting ini di bawah badan sertifikasi nasional (Badan Standardisasi Nasional), dari pemerintah diwakili BEKraf."
 
Selama ini, menurut Dwiki Dharmawan proses uji kompetensi menggandeng beberapa pihak. BEKraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Ketenagakerjaan.
 
Ada dua tujuan pembuatan sertifikat, pertama untuk para pengajar musik (hal ini melibatkan Kemendikbud) dan sertifikat profesi yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan.
 
"Ada sertifikasi yang dari Kemendikbud untuk guru musik, itu Andy Ayunir ketuanya. Yang dikritisi itu yang uji profesi," kata Dwiki.
 
Saya mencoba menghubungi Andy Ayunir melalui telepon dan pesan WhatsApp, namun belum mendapat respons hingga artikel ini dipublikasikan.
 
Lebih lanjut Dwiki memberikan pandangannya terkait uji kompetensi musisi.
 
"Sebetulnya kalau untuk jadi guru musik, (sertifikat) kompetensi dibutuhkan. Tetapi masing-masing lembaga pendidikan punya syarat kompetensi masing-masing."
 
"Kalau untuk profesi musisi sendiri, bagaimana menguji misal musisi jazz kontemporer?"
 
Saat ditanya soal pendapat apakah uji kompetensi harus diatur oleh Undang-Undang, dengan tegas Dwiki menjawab, "Tidak."
 
Menurut musisi jazz yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia dan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PAPPRI itu, saat ini lebih baik fokus pada Undang-Undang yang ada, yang turut mengatur industri musik.
 
"Menurut saya, UU Hak Cipta sangat bisa diperbaharui. Diperlengkap sesuai kebutuhan zaman sekarang di era musik digital, dibanding membuat UU sendiri yang akhirnya hanya akan (mengekang musisi). Naskah Akademik RUU Permusikan lemah. Belum mewakili aspirasi musisi se-Indonesia. Seharusnya sosialisasi lebih luas lagi sehingga pada saat RUU keluar sudah jauh lebih matang. Ketika kita bicara musik, itu kan luas. Kreativitas diatur, esensi musik terdegradasi."
 
Saat ini, DPR memegang peran utama untuk menentukan nasib draf RUU Permusikan. Tentu sikap DPR idealnya diputuskan berdasarkan respons masyarakat, terutama para insan musik. Setidaknya lebih dari 260 pelaku musik bergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Mereka menentukan sikap menolak RUU Permusikan dan tidak menginginkan adanya revisi.
 
Sementara itu, beberapa musisi lain memilih untuk tidak menolak RUU Permusikan dan menginginkan adanya revisi dengan melibatkan semua stakeholder terkait.
 

 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi