Film bertajuk Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya sutradara Dirty Vote merupakan dokumenter investigatif yang membahas konflik lahan, masyarakat adat, hingga keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN).
Film Pesta Babi Tentang Apa?
Film Pesta Babi mengambil latar di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Dengan durasi total sekitar 95 menit, film ini menyoroti kehidupan masyarakat adat yang disebut kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga food estate.Dokumenter tersebut menggambarkan bagaimana hutan-hutan adat dari suku Marind, Awyu, Yei, serta Muyu dibuka untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan dalam skala besar. Program ini membuat masyarakat lokal merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka sendiri.
Pesta Babi menunjukkan dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebut. Salah satu simbol penting dalam film adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan.
Dari situ, Dandhy dan Cypri pun membangun narasi yang cukup keras dengan menyebut situasi tersebut sebagai bentuk neokolonialisme atas Papua.
Alasan di Balik Judul Pesta Babi
Judul Pesta Babi diambil dari tradisi budaya masyarakat Muyu yang disebut Awon Atatbon. Ritual adat besar tersebut melibatkan babi sebagai simbol sosial dan budaya. Tradisi itu bergantung pada keberlangsungan hutan dan alam Papua.Oleh karena itu, proyek ini memakai istilah Pesta Babi sebagai metafora bahwa kerusakan hutan juga mengancam identitas budaya masyarakat adat.
Kenapa Nobar Film Pesta Babi Dibubarkan?
Pemutaran film ini di sejumlah daerah sempat dibubarkan petugas keamanan. Alasannya beragam, mulai dari faktor keamanan hingga dianggap berpotensi memicu keresahan. Beberapa acara nobar pun dilaporkan mendapat tekanan bahkan pembubaran dari aparat setempat.Isi dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dianggap terlalu politis dan provokatif oleh sebagian pihak karena menyenggol isu konflik agraria serta militerisme. Sejauh ini, peristiwa pembubaran film tersebut marak terjadi di wilayah Mataram, khususnya di lingkungan kampus.
Di sisi lain, banyak aktivis HAM, mahasiswa, dan pegiat lingkungan melihat film ini sebagai bentuk advokasi penting untuk masyarakat adat Papua.
(Nyimas Ratu Intan Harleysha)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
