Dari hasil evaluasi itu, Kemenag berencana melakukan berbagai pembenahan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya menyiapkan delapan inovasi perhelatan haji 2019.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Pertama, fast track (jalur cepat) imigrasi, akan diberlakukan kepada seluruh jemaah di 13 embarkasi,” ungkap Menag di Jedah, Arab Saudi, Rabu, 29 Agustus 2018.
Menurut Menag, pembentukan kelompok terbang (kloter) jemaah juga akan dilakukan sejak awal.
“Konfigurasi manifest di pesawat sudah diatur, berdasarkan regu dan rombongan, tidak diserahkan kepada daerah,” tandas Menag.
Baca:Haji 2018 dalam Angka
Berdasarkan evaluasi tahun ini, kebijakan pengaturan sejak awal itu dilakukan agar jemaah tidak terpecah saat memasuki jalur cepat imigrasi.
Kedua, kata Menag, sistem sewa hotel di Madinah seluruhnya akan menggunakan full musim.
Langkah itu diharapkan bisa mengatur dan memastikan penempatan jemaah sejak awal.
“Kita mulai berusaha meminimalkan ketergantungan dengan majmuah (asosiasi yang bertugas menyiapkan sarana akomodasi pemondokan jemaah haji di Madinah)," kata dia.
Ketiga, terkait fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pada tahun ini, jumlah tenda sangat terbatas, bahkan ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mengkapling tenda.
“Dibutuhkan kejelasan dan ketegasan sikap petugas dan ke depan tenda harus ada nomor, sehingga tidak ada lagi saling klaim,” ungkapnya.
Keempat, revitalisasi Satuan Tugas Operasional Armuzna.
“Tahun depan menggunakan pemetaan yang jelas, kualifikasi, komposisi dan jumlah petugas setiap pos,” kata Lukman.
Kelima, Menag menilai jemaah memerlukan panduan yang intinya mempermudah ibadah haji. Jangan dipersulit.
Keenam, intensifkan sistem laporan haji terpadu.
"Pelaporan dengan cara manual harus segera ditinggalkan,” tutur dia.
Menag meminta agar sistem pelaporan dengan aplikasi harus segera dibangun. Sistem informasi harus terintegrasi dengan kloter maupun nonkloter.
Ketujuh, strukturisasi kantor daerah kerja (daker). Kantor daker harus segera bisa dioptimalkan dengan sistem layanan terpadu sehingga setiap orang dapat terlayani dengan baik.
Kedelapan, Menag meminta bidang kesehatan diperhatikan dari hulu.
“Saya ingin rekam kesehatan jemaah terintegrasi dengan sistem aplikasi terpadu, juga monitoring kesehatan jemaah haji sejak awal dilakukan,” kata Menag.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
(SBH)
