WISATA
Strategi Kemenparekraf untuk Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata
A. Firdaus
Selasa 01 Maret 2022 / 18:11
Jakarta: Penanganan sampah di kawasan pariwisata, terutama di lima destinasi super priorotas, perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Hal itu disampaikan Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indra Ni Tua.
Menurut Indra, persoalan sampah di kawasan pariwisata setiap daerah saling berkaitan dengan daerah lainnya, sehingga dibutuhkan tidak hanya satu pendekatan saja.
"Saya ambil contoh yang ada di Bali, minimal kalau kita lihat sampah itu datang dari aliran sungai Bengawan Solo dan Brantas. Kalau kita tarik dari hulu, hampir seluruh Jawa itu harus kita dekati supaya bisa menangani. Jadi pendekatannya harus lebih komprehensif," kata Indra dalam Webinar yang bertajuk Membangun Destinasti Wisata Super Prioritas yang Berkelanjutan Melalui Pengurangan Sampah Berwawasan Lingkungan.
Di setiap daerah, menurut Indra, juga memiliki pendekatan sosial yang beragam terkait edukasi permasalahan sampah oleh para fasilitator dan kolaborator yang digandeng pemerintah.
"Kita mungkin sukses menerapkannya di Danau Toba, tetapi di empat (destinasi) yang lain masih dipertanyakan juga. Membawa orang kemudian mendekati masyarakatnya, bahkan kadang-kadang kami harus memindah lokasi kegiatan ke tempat lain karena pendekatan yang dilakukan walaupun kelihatannya sama tapi sulit," ujar Indra.
Indra mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan pekerjaan rumah yang menantang untuk diselesaikan dalam sektor pariwisata Indonesia. Hal tersebut terepresentasi dalam laporan Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) oleh World Economic Forum pada 2019.
Pada saat itu menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-135 dari 140 negara dalam hal keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Indra, Kemenparekraf berusaha mewajibkan atau meminta para pengelola destinasi wisata, terutama kawasan super prioritas, untuk membentuk Unit Pengelolaan Sampah (UPS).
Selain itu, pihaknya juga mengadakan kerja sama dengan bank sampah atau pengepul sampah serta lembaga lain agar bisa menunjukkan nilai ekonomi dari pemanfaatan sampah kepada masyarakat.
"Salah satu membangkitkan kolaborasi itu adalah ketika kita berhasil menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa sampah ini sebetulnya punya nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu yang kami lakukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Menurut Indra, persoalan sampah di kawasan pariwisata setiap daerah saling berkaitan dengan daerah lainnya, sehingga dibutuhkan tidak hanya satu pendekatan saja.
"Saya ambil contoh yang ada di Bali, minimal kalau kita lihat sampah itu datang dari aliran sungai Bengawan Solo dan Brantas. Kalau kita tarik dari hulu, hampir seluruh Jawa itu harus kita dekati supaya bisa menangani. Jadi pendekatannya harus lebih komprehensif," kata Indra dalam Webinar yang bertajuk Membangun Destinasti Wisata Super Prioritas yang Berkelanjutan Melalui Pengurangan Sampah Berwawasan Lingkungan.
Di setiap daerah, menurut Indra, juga memiliki pendekatan sosial yang beragam terkait edukasi permasalahan sampah oleh para fasilitator dan kolaborator yang digandeng pemerintah.
"Kita mungkin sukses menerapkannya di Danau Toba, tetapi di empat (destinasi) yang lain masih dipertanyakan juga. Membawa orang kemudian mendekati masyarakatnya, bahkan kadang-kadang kami harus memindah lokasi kegiatan ke tempat lain karena pendekatan yang dilakukan walaupun kelihatannya sama tapi sulit," ujar Indra.
Indra mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan pekerjaan rumah yang menantang untuk diselesaikan dalam sektor pariwisata Indonesia. Hal tersebut terepresentasi dalam laporan Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) oleh World Economic Forum pada 2019.
Pada saat itu menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-135 dari 140 negara dalam hal keberlanjutan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Indra, Kemenparekraf berusaha mewajibkan atau meminta para pengelola destinasi wisata, terutama kawasan super prioritas, untuk membentuk Unit Pengelolaan Sampah (UPS).
Selain itu, pihaknya juga mengadakan kerja sama dengan bank sampah atau pengepul sampah serta lembaga lain agar bisa menunjukkan nilai ekonomi dari pemanfaatan sampah kepada masyarakat.
"Salah satu membangkitkan kolaborasi itu adalah ketika kita berhasil menunjukkan kepada berbagai pihak bahwa sampah ini sebetulnya punya nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu yang kami lakukan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0097 [53]
