WISATA
Kemenpar Siapkan Penanganan Wisatawan Terdampak Erupsi Anak Krakatau
A. Firdaus
Kamis 10 September 2026 / 08:16
- Salah satu langkah yang disiapkan Kemenpar berkaitan dengan wisatawan yang mengalami kendala perjalanan, termasuk akibat gangguan penerbangan.
- Kemenpar menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk bagi wisatawan yang mengalami kendala perjalanan akibat kondisi erupsi.
- Upaya memperkuat keselamatan wisata juga menyasar sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Jakarta: Erupsi Gunung Anak Krakatau membuat pemerintah memperkuat langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan wisatawan di kawasan terdampak. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kini menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk bagi wisatawan yang mengalami kendala perjalanan akibat kondisi erupsi.
Juru Bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, mulai dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BNPB, hingga pemerintah daerah Banten dan Lampung.
Koordinasi juga dilakukan bersama pengelola destinasi untuk memantau dan menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap aktivitas pariwisata.
"Kementerian Pariwisata secara berkelanjutan berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB, Pemerintah Daerah Banten dan Lampung, serta pengelola destinasi untuk mengawal dampak erupsi Anak Krakatau," kata Imam melansir Antara.
Salah satu langkah yang disiapkan Kemenpar berkaitan dengan wisatawan yang mengalami kendala perjalanan, termasuk akibat gangguan penerbangan.
Kemenpar berkoordinasi dengan pengelola akomodasi dan hotel di kawasan Banten, serta wilayah penyangga bandara untuk mengaktifkan SOP force majeure apabila diperlukan.
Pengelola akomodasi juga didorong menyediakan ruang tunggu darurat serta memberikan kelonggaran waktu check-out bagi wisatawan yang tertahan akibat gangguan penerbangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu wisatawan tetap mendapatkan tempat yang aman dan nyaman selama kondisi darurat berlangsung.
Selain menangani wisatawan, Kemenpar mendorong pengelola destinasi untuk memperkuat kesiapan mitigasi di lapangan.
Pengelola destinasi pesisir dan kawasan yang dinilai rentan diminta memastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan dengan baik.
Pembersihan abu vulkanik pada amenitas publik juga perlu dilakukan sesuai standar operasional prosedur Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).
Pengelola destinasi juga diminta memantau kualitas udara secara langsung atau real time, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik.
Untuk mengetahui dampak erupsi terhadap sektor pariwisata, Kemenpar saat ini masih melakukan pengumpulan dan verifikasi data.
Pemerintah belum menghitung total kerugian akibat penutupan bandara terhadap sektor pariwisata. Data masih dikumpulkan bersama pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pengelola destinasi.
Inventarisasi tersebut mencakup penurunan tingkat okupansi akomodasi, operasional daya tarik wisata yang terdampak abu vulkanik, hingga kemungkinan kerusakan fisik pada infrastruktur pariwisata di kawasan terdekat dengan lokasi erupsi.
"Pendataan tersebut dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan (recovery) pascabencana," ujar Imam.
Dalam jangka panjang, Kemenpar juga terus memperkuat aspek keamanan wisata di kawasan gunung api melalui tiga pilar utama.
Dari sisi pengembangan destinasi dan infrastruktur, Kemenpar memastikan daya tarik wisata gunung api memiliki batas kuota harian yang ketat. Kuota tersebut nantinya harus terhubung dengan status vulkanik terbaru yang dikeluarkan PVMBG atau Kementerian ESDM.
Dari sisi mitigasi fisik, pengelola destinasi diwajibkan menyediakan dan merawat jalur evakuasi yang jelas serta titik kumpul atau assembly point yang aman.
Papan informasi edukasi bencana dan rambu early warning system (EWS) juga perlu tersedia dan mudah dipahami wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kemenpar turut mengawasi kepatuhan pengelola destinasi ekstrem dalam menyediakan fasilitas penyelamatan darurat sesuai standar serta pos pemantauan keselamatan di titik-titik krusial.
Upaya memperkuat keselamatan wisata juga menyasar sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Melalui Kedeputian Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kemenpar menjalankan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku pariwisata, khususnya terkait mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan merespons kondisi darurat di lapangan.
Imam menegaskan keamanan wisata akan terus diperkuat mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk wisata minat khusus, terutama aktivitas hiking dan wisata gunung api.
Indonesia sendiri memiliki 127 gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan dan kesiapan mitigasi menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata berbasis alam.
(FIR)
Juru Bicara Kemenpar Imam Priyono mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait, mulai dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BNPB, hingga pemerintah daerah Banten dan Lampung.
Koordinasi juga dilakukan bersama pengelola destinasi untuk memantau dan menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap aktivitas pariwisata.
"Kementerian Pariwisata secara berkelanjutan berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB, Pemerintah Daerah Banten dan Lampung, serta pengelola destinasi untuk mengawal dampak erupsi Anak Krakatau," kata Imam melansir Antara.
Hotel Diminta Siapkan SOP Force Majeure
Salah satu langkah yang disiapkan Kemenpar berkaitan dengan wisatawan yang mengalami kendala perjalanan, termasuk akibat gangguan penerbangan.
Kemenpar berkoordinasi dengan pengelola akomodasi dan hotel di kawasan Banten, serta wilayah penyangga bandara untuk mengaktifkan SOP force majeure apabila diperlukan.
Pengelola akomodasi juga didorong menyediakan ruang tunggu darurat serta memberikan kelonggaran waktu check-out bagi wisatawan yang tertahan akibat gangguan penerbangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu wisatawan tetap mendapatkan tempat yang aman dan nyaman selama kondisi darurat berlangsung.
Destinasi Pesisir Diminta Perkuat Mitigasi
Selain menangani wisatawan, Kemenpar mendorong pengelola destinasi untuk memperkuat kesiapan mitigasi di lapangan.
Pengelola destinasi pesisir dan kawasan yang dinilai rentan diminta memastikan jalur evakuasi tersedia dan dapat digunakan dengan baik.
Pembersihan abu vulkanik pada amenitas publik juga perlu dilakukan sesuai standar operasional prosedur Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE).
Pengelola destinasi juga diminta memantau kualitas udara secara langsung atau real time, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak sebaran abu vulkanik.
Kerugian Pariwisata Masih Didata
Untuk mengetahui dampak erupsi terhadap sektor pariwisata, Kemenpar saat ini masih melakukan pengumpulan dan verifikasi data.
Pemerintah belum menghitung total kerugian akibat penutupan bandara terhadap sektor pariwisata. Data masih dikumpulkan bersama pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pengelola destinasi.
Inventarisasi tersebut mencakup penurunan tingkat okupansi akomodasi, operasional daya tarik wisata yang terdampak abu vulkanik, hingga kemungkinan kerusakan fisik pada infrastruktur pariwisata di kawasan terdekat dengan lokasi erupsi.
"Pendataan tersebut dilakukan untuk merumuskan langkah pemulihan (recovery) pascabencana," ujar Imam.
Tiga Pilar Perkuat Keamanan Wisata Gunung Api
Dalam jangka panjang, Kemenpar juga terus memperkuat aspek keamanan wisata di kawasan gunung api melalui tiga pilar utama.
Dari sisi pengembangan destinasi dan infrastruktur, Kemenpar memastikan daya tarik wisata gunung api memiliki batas kuota harian yang ketat. Kuota tersebut nantinya harus terhubung dengan status vulkanik terbaru yang dikeluarkan PVMBG atau Kementerian ESDM.
Dari sisi mitigasi fisik, pengelola destinasi diwajibkan menyediakan dan merawat jalur evakuasi yang jelas serta titik kumpul atau assembly point yang aman.
Papan informasi edukasi bencana dan rambu early warning system (EWS) juga perlu tersedia dan mudah dipahami wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
Kemenpar turut mengawasi kepatuhan pengelola destinasi ekstrem dalam menyediakan fasilitas penyelamatan darurat sesuai standar serta pos pemantauan keselamatan di titik-titik krusial.
Pelatihan Keselamatan di 38 Provinsi
Upaya memperkuat keselamatan wisata juga menyasar sumber daya manusia (SDM) pariwisata.
Melalui Kedeputian Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kemenpar menjalankan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku pariwisata, khususnya terkait mitigasi risiko di destinasi wisata serta kemampuan merespons kondisi darurat di lapangan.
Imam menegaskan keamanan wisata akan terus diperkuat mengingat Indonesia memiliki potensi besar untuk wisata minat khusus, terutama aktivitas hiking dan wisata gunung api.
Indonesia sendiri memiliki 127 gunung api aktif, sehingga aspek keselamatan dan kesiapan mitigasi menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi wisata berbasis alam.
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0043 [51]
