FITNESS & HEALTH
Dengue Harus Jadi Isu Nasional, Seruan MPR & Kemenkes Perkuat Kolaborasi
A. Firdaus
Kamis 06 November 2025 / 12:34
Jakarta: Data terbaru menunjukkan bahwa beban penyakit dengue di Indonesia terus meningkat dan memerlukan perhatian serius. Pada 2024, BPJS Kesehatan mencatat 1.068.881 kasus dengue, dengan 98,7% atau 1.055.255 di antaranya merupakan pasien rawat inap. Angka tersebut hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di tahun yang sama.
Sementara itu, klaim biaya perawatan akibat dengue meningkat signifikan, dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat, dan bahwa sistem pelaporan yang ada masih perlu diintegrasikan, serta diperkuat agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan terkini.
Di sisi lain, perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas penduduk yang tinggi turut menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyebaran dengue di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam upaya memperkuat kebijakan nasional menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030 (Zero Dengue Death 2030), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan bertema: Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.
Forum ini menghadirkan para pengambil kebijakan lintas sektor. Mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman dan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan sistem pelaporan dan peringatan dini dengue di Indonesia.
Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), yang akrab disapa Rerie, menegaskan, sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.
"Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar," ujar Rerie.
Sementara itu, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan komitmen Kemenkes untuk menciptakan kebijakan yang kuat guna menyukseskan tujuan besar Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030.
Saat ini Kemenkes bersama para ahli tengah melakukan pengembangan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru sebagai kelanjutan dari STRANAS Penanggulangan Dengue 2021–2025 yang akan segera berakhir pada November 2025 ini.
Stranas Penanggulangan Dengue 2021–2025 telah menjadi landasan awal, namun kini perlu diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan lapangan, mulai dari penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), hingga pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.
Wamenkes Prof. Dante meyakini sinergi lintas sektor dapat menciptakan strategi yang lebih komperhensif dalam menangani Dengue. Dok. Ist
"Kami juga mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time menjadi bagian penting dari strategi ke depan," ujar Prof. Dante.
"Kami meyakini bahwa hanya melalui sinergi lintas sektor, pemerintah, DPR, MPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta, kita dapat menciptakan strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Kemenkes selalu terbuka terhadap kolaborasi dan masukan konstruktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bersama, mari kita percepat langkah menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue," sambungnya.
Sementara itu sebagai wadah independen yang diisi para ahli lintas bidang, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, membantu memastikan kebijakan dan inovasi yang lahir benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
"Bersama, kita menapaki jalan menuju Zero Dengue Death 2030 dengan komitmen yang nyata, bukan sekadar seruan. KOBAR juga telah menerbitkan policy brief KOBAR, kami mencatat bahwa ada gap yang besar antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan yaitu sekitar 257 ribu kasus di tahun 2024 dan data rawat inap karena dengue di BPJS Kesehatan sekitar 1 juta di tahun yang sama," kata dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R. selaku Ketua Umum KOBAR)Lawan Dengue.
"Hal ini menunjukkan adanya under-reporting tentang beban riil dengue yang kami berharap pada diskusi hari ini ada satu data beban dengue yang dapat kita jadikan acuan bersama," imbuhnya.
Melalui dialog kebijakan ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa pengendalian dengue tidak dapat menunggu. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa kesepakatan lintas sektor terhadap sistem data dengue nasional yang kredibel dan akuntabel, pemetaan tantangan dan kebutuhan pelaporan di tingkat pusat dan daerah, serta rangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi dalam revisi Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Dengue 2026–2030.
Lebih dari itu, forum ini menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan antar-pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil dialog melalui forum rutin dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, langkah menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030 bukan lagi sekadar visi, tetapi target bersama yang bisa dicapai melalui kepemimpinan, data yang terintegrasi, dan aksi nyata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FIR)
Sementara itu, klaim biaya perawatan akibat dengue meningkat signifikan, dari sekitar Rp1,5 triliun pada 2023 menjadi Rp2,9 triliun pada 2024.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat, dan bahwa sistem pelaporan yang ada masih perlu diintegrasikan, serta diperkuat agar mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan terkini.
Di sisi lain, perubahan iklim, urbanisasi, dan mobilitas penduduk yang tinggi turut menjadi faktor yang meningkatkan risiko penyebaran dengue di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam upaya memperkuat kebijakan nasional menuju Nol Kematian Akibat Dengue pada Tahun 2030 (Zero Dengue Death 2030), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue menggelar Dialog Kebijakan bertema: Membangun Sistem Pelaporan dan Peringatan Dini yang Terintegrasi Menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030.
Forum ini menghadirkan para pengambil kebijakan lintas sektor. Mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi profesi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman dan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan sistem pelaporan dan peringatan dini dengue di Indonesia.
Sudah saatnya Dengue dipandang sebagai isu nasional
Dr. Lestari Moerdijat, SS, MM, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), yang akrab disapa Rerie, menegaskan, sudah saatnya dengue dipandang sebagai isu nasional yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan lintas sektor.
"Dengue bukan lagi sekadar masalah kesehatan masyarakat, tapi cermin kesiapan sistem kita dalam melindungi rakyat. Kita perlu membangun satu data, satu arah, satu komitmen—agar setiap kematian akibat dengue tidak lagi dianggap wajar," ujar Rerie.
Kemenkes apresiasi Kolaborasi Bersama Lawan Dengue
Sementara itu, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan komitmen Kemenkes untuk menciptakan kebijakan yang kuat guna menyukseskan tujuan besar Nol Kematian Akibat Dengue di Tahun 2030.
Saat ini Kemenkes bersama para ahli tengah melakukan pengembangan Strategi Nasional (STRANAS) Penanggulangan Dengue terbaru sebagai kelanjutan dari STRANAS Penanggulangan Dengue 2021–2025 yang akan segera berakhir pada November 2025 ini.
Stranas Penanggulangan Dengue 2021–2025 telah menjadi landasan awal, namun kini perlu diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan lapangan, mulai dari penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen Kejadian Luar Biasa (KLB), hingga pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia.
Wamenkes Prof. Dante meyakini sinergi lintas sektor dapat menciptakan strategi yang lebih komperhensif dalam menangani Dengue. Dok. Ist
"Kami juga mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time menjadi bagian penting dari strategi ke depan," ujar Prof. Dante.
"Kami meyakini bahwa hanya melalui sinergi lintas sektor, pemerintah, DPR, MPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta, kita dapat menciptakan strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Kemenkes selalu terbuka terhadap kolaborasi dan masukan konstruktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bersama, mari kita percepat langkah menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue," sambungnya.
Adanya under-reporting tentang beban reel dengue
Sementara itu sebagai wadah independen yang diisi para ahli lintas bidang, Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, membantu memastikan kebijakan dan inovasi yang lahir benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
"Bersama, kita menapaki jalan menuju Zero Dengue Death 2030 dengan komitmen yang nyata, bukan sekadar seruan. KOBAR juga telah menerbitkan policy brief KOBAR, kami mencatat bahwa ada gap yang besar antara data yang tercatat di Kementerian Kesehatan yaitu sekitar 257 ribu kasus di tahun 2024 dan data rawat inap karena dengue di BPJS Kesehatan sekitar 1 juta di tahun yang sama," kata dr. H. Suir Syam, M.Kes., M.M.R. selaku Ketua Umum KOBAR)Lawan Dengue.
"Hal ini menunjukkan adanya under-reporting tentang beban riil dengue yang kami berharap pada diskusi hari ini ada satu data beban dengue yang dapat kita jadikan acuan bersama," imbuhnya.
Melalui dialog kebijakan ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa pengendalian dengue tidak dapat menunggu. Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret berupa kesepakatan lintas sektor terhadap sistem data dengue nasional yang kredibel dan akuntabel, pemetaan tantangan dan kebutuhan pelaporan di tingkat pusat dan daerah, serta rangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi dalam revisi Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Dengue 2026–2030.
Lebih dari itu, forum ini menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan antar-pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil dialog melalui forum rutin dan mekanisme koordinasi yang terstruktur. Melalui sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, langkah menuju Indonesia Zero Dengue Death 2030 bukan lagi sekadar visi, tetapi target bersama yang bisa dicapai melalui kepemimpinan, data yang terintegrasi, dan aksi nyata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0089 [53]
