FITNESS & HEALTH
Sinergi Kemenkes Tangkal Hoaks Imunisasi, Jangan Sampai Kemakan Gosip yang Enggak Jelas
Yatin Suleha
Kamis 23 April 2026 / 15:04
- Wamenkes, Dante mention kalau tantangan terbesar buat menyukseskan program imunisasi nasional sekarang ini justru ada di masalah komunikasi publik.
- Hal ini ia sampaikan pas lagi kasih sambutan di Forum Tematik Bakohumas Kemenkes buat memperingati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026.
- "Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin," ujar Wamenkes Dante.
Jakarta: Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Dante Saksono Harbuwono, sempat mention kalau tantangan terbesar buat menyukseskan program imunisasi nasional sekarang ini justru ada di masalah komunikasi publik.
Hal ini ia sampaikan pas lagi kasih sambutan di Forum Tematik Bakohumas Kemenkes buat memperingati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026.
Acaranya sendiri diadakan di Kantor Ditjen SDM Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/4) kemarin. Intinya, kita semua harus makin kompak nih biar informasi soal imunisasi enggak simpang siur lagi.
"Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin, kehalalan, hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat," ujar Wamenkes Dante.
"Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," tambah wamenkes lagi.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, dalam laporannya menyebutkan bahwa keengganan masyarakat mengikuti program imunisasi—yang berujung pada kasus anak tanpa imunisasi (zero dose)—sangat dipengaruhi oleh disrupsi informasi.
Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga terpapar berita bohong.
Data Kemenkes menunjukan Cakupan imunisasi Bayi dan Baduta (bawah dua tahun) Lengkap di Indonesia hingga 2025 masih belum merata dan banyak daerah belum mencapai target nasional.
Cakupan imunisasi anak sekolah hingga 2025 masih belum merata, cakupan masih ada < 88%. Anak dengan zero dose DPT-HB-Hib masih ditemukan di seluruh daerah dan di tahun 2025 sebanyak 991,022, naik dari tahun 2024.
Untuk itu forum Bakohumas Kemenkes tahun ini mengangkat tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya" ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi publik serta memperluas jejaring lintas sektor.

(Acara Forum Tematik Bakohumas Kemenkes, peringati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026. Foto: Dok. Birkom Kemenkes)
Aji mengibaratkan peran strategis humas pemerintah layaknya "ikan sapu-sapu" di ekosistem digital.
"Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menyatukan persepsi dan langkah menjadi garda terdepan menangkal hoaks. Ibaratnya, rekan-rekan Humas bisa menjadi 'ikan sapu-sapu' untuk membersihkan hoaks kesehatan di masyarakat, serta mengamplifikasi pesan positif secara masif," ungkap Aji.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital, Maroli J. Indarto, juga ngingetin soal bahayanya fenomena infodemic. Ia menjelaskan kalau kondisi ini bikin hoaks jadi menyebar jauh lebih cepat daripada fakta medis yang sebenarnya.
Meskipun angka imunisasi lengkap buat anak usia 12–23 bulan sudah mencapai 76,9% di tahun 2025, tapi ternyata rantai komunikasi sampai ke tingkat bawah masih perlu banyak perbaikan.
Intinya, kita enggak boleh lengah karena edukasi ke masyarakat harus terus jalan biar enggak ada lagi yang kemakan berita bohong.
"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh. Dengan lebih dari 10.330 Pranata Humas se-Indonesia, termasuk ratusan di antaranya di Kemenkes, ini merupakan kekuatan besar yang efektif untuk melakukan counter-narasi apabila digerakkan secara serempak," tegasnya.
Acara pun berlanjut ke sesi diskusi panel bareng Direktur Imunisasi dr. Indri Yogaswari, Pakar Big Data Ismail Fahmi, dan influencer kesehatan dr. Mohamad Hildan (@dr.aliphildan).
Mereka bahas tuntas soal kondisi imunisasi di Indonesia, gimana caranya humas pemerintah bisa makin kompak, sampai analisis social media listening tentang gerakan anti vaksin.
Lewat sinergi antarinstansi ini, para humas pemerintah diharapkan bisa lebih proaktif melakukan prebunking.
Tujuannya biar masyarakat makin teredukasi untuk mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks—terutama soal imunisasi. Kita semua tentu pengin hak kesehatan setiap anak Indonesia terlindungi secara merata dan enggak terhambat sama informasi yang salah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(TIN)
Hal ini ia sampaikan pas lagi kasih sambutan di Forum Tematik Bakohumas Kemenkes buat memperingati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026.
Acaranya sendiri diadakan di Kantor Ditjen SDM Kesehatan, Jakarta, Selasa (21/4) kemarin. Intinya, kita semua harus makin kompak nih biar informasi soal imunisasi enggak simpang siur lagi.
"Kita menghadapi arus misinformasi dan disinformasi yang masif, mulai dari isu keamanan vaksin, kehalalan, hingga narasi menyesatkan yang melemahkan kepercayaan masyarakat," ujar Wamenkes Dante.
"Transformasi sistem kesehatan yang sedang kita jalankan menempatkan komunikasi publik sebagai pilar penting yang membutuhkan orkestrasi kuat, terstruktur, dan serempak," tambah wamenkes lagi.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, dalam laporannya menyebutkan bahwa keengganan masyarakat mengikuti program imunisasi—yang berujung pada kasus anak tanpa imunisasi (zero dose)—sangat dipengaruhi oleh disrupsi informasi.
Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya edukasi, keterbatasan izin keluarga, hingga terpapar berita bohong.
Data Kemenkes menunjukan Cakupan imunisasi Bayi dan Baduta (bawah dua tahun) Lengkap di Indonesia hingga 2025 masih belum merata dan banyak daerah belum mencapai target nasional.
Cakupan imunisasi anak sekolah hingga 2025 masih belum merata, cakupan masih ada < 88%. Anak dengan zero dose DPT-HB-Hib masih ditemukan di seluruh daerah dan di tahun 2025 sebanyak 991,022, naik dari tahun 2024.
Untuk itu forum Bakohumas Kemenkes tahun ini mengangkat tema "Sinergi Humas Pemerintah untuk Program Imunisasi yang Lebih Kuat dan Terpercaya" ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi publik serta memperluas jejaring lintas sektor.

(Acara Forum Tematik Bakohumas Kemenkes, peringati Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2026. Foto: Dok. Birkom Kemenkes)
Aji mengibaratkan peran strategis humas pemerintah layaknya "ikan sapu-sapu" di ekosistem digital.
"Kami berharap seluruh praktisi humas pemerintah dapat menyatukan persepsi dan langkah menjadi garda terdepan menangkal hoaks. Ibaratnya, rekan-rekan Humas bisa menjadi 'ikan sapu-sapu' untuk membersihkan hoaks kesehatan di masyarakat, serta mengamplifikasi pesan positif secara masif," ungkap Aji.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan dan Digital, Maroli J. Indarto, juga ngingetin soal bahayanya fenomena infodemic. Ia menjelaskan kalau kondisi ini bikin hoaks jadi menyebar jauh lebih cepat daripada fakta medis yang sebenarnya.
Meskipun angka imunisasi lengkap buat anak usia 12–23 bulan sudah mencapai 76,9% di tahun 2025, tapi ternyata rantai komunikasi sampai ke tingkat bawah masih perlu banyak perbaikan.
Intinya, kita enggak boleh lengah karena edukasi ke masyarakat harus terus jalan biar enggak ada lagi yang kemakan berita bohong.
"Humas harus mampu menerjemahkan bahasa medis yang kaku menjadi narasi humanis yang menyentuh. Dengan lebih dari 10.330 Pranata Humas se-Indonesia, termasuk ratusan di antaranya di Kemenkes, ini merupakan kekuatan besar yang efektif untuk melakukan counter-narasi apabila digerakkan secara serempak," tegasnya.
Acara pun berlanjut ke sesi diskusi panel bareng Direktur Imunisasi dr. Indri Yogaswari, Pakar Big Data Ismail Fahmi, dan influencer kesehatan dr. Mohamad Hildan (@dr.aliphildan).
Mereka bahas tuntas soal kondisi imunisasi di Indonesia, gimana caranya humas pemerintah bisa makin kompak, sampai analisis social media listening tentang gerakan anti vaksin.
Lewat sinergi antarinstansi ini, para humas pemerintah diharapkan bisa lebih proaktif melakukan prebunking.
Tujuannya biar masyarakat makin teredukasi untuk mengenali, menghentikan, dan melaporkan hoaks—terutama soal imunisasi. Kita semua tentu pengin hak kesehatan setiap anak Indonesia terlindungi secara merata dan enggak terhambat sama informasi yang salah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TIN)