FITNESS & HEALTH
Lestari Moerdijat: Prioritas Kesehatan Anak Butuh Dukungan Gerakan Masyarakat
A. Firdaus
Selasa 03 November 2026 / 17:46
- Pengeluaran rumah tangga untuk rokok jauh lebih besar dibandingkan telur.
- Kondisi ini menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi pemenuhan gizi anak dan risiko stunting.
- Anggota Komisi X DPR RI ini juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa upaya memprioritaskan kesehatan anak di lingkungan keluarga tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran individu.
Diperlukan gerakan masyarakat yang terorganisir untuk mengubah perilaku belanja dan pola asuh, terutama di tengah temuan bahwa pengeluaran rokok di banyak rumah tangga masih mengalahkan alokasi untuk pangan bergizi.
"Keluarga adalah benteng pertama, tetapi benteng ini tidak akan kokoh jika dibiarkan berdiri sendiri. Prioritas kesehatan anak harus menjadi gerakan masyarakat yang melibatkan tokoh lokal, kader Posyandu, hingga struktur RT/RW," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan ini merespons kajian pakar Universitas Gadjah Mada yang mengungkapkan bahwa rumah tangga dengan perokok cenderung mengalokasikan pangan bergizi lebih rendah dibandingkan rumah tangga non-perokok.
Data BPS yang dipaparkan Kementerian Kesehatan menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok kretek filter di perkotaan mencapai 11,30% dari total pengeluaran per kapita, jauh lebih tinggi dibanding belanja telur ayam ras yang hanya 4,30%. Di perdesaan, belanja rokok mencapai 10,78%, sementara itu telur hanya 3,69%.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih tingginya prevalensi stunting nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting berada di 19,8%, dengan target penurunan menjadi 18,8% pada 2025.
Sementara itu, data BKKBN melalui Pendataan Keluarga 2025 mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting.
Bagi Lestari, angka-angka itu menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai masalah gizi anak.
Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini berjalan kerap terjebak pada kampanye normatif tanpa menyentuh akar persoalan budaya dan kebiasaan sosial.
"Gerakan masyarakat harus mampu menghadirkan edukasi yang menyentuh akar rumput. Jangan hanya menjadi kampanye di atas kertas. Kader di tingkat desa dan kelurahan harus dibekali pemahaman bahwa setiap rupiah yang dialihkan dari rokok ke telur atau sayur adalah investasi langsung bagi masa depan anak," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu jangan lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang belajar bersama bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Negara harus hadir memastikan lingkungan keluarga bebas dari paparan asap rokok dan memastikan akses pangan bergizi terjangkau. Namun, tanpa gerakan masyarakat yang masif, kebijakan apa pun akan berjalan lambat," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Rerie menambahkan, dengan sisa waktu menuju target penurunan stunting, gerakan masyarakat perlu diintensifkan di 16 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80% kasus stunting nasional. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten .
"Kesehatan anak bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi pembangunan manusia yang harus dijaga lewat kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga tetangga di tingkat RT," pungkas Rerie.
(FIR)
Diperlukan gerakan masyarakat yang terorganisir untuk mengubah perilaku belanja dan pola asuh, terutama di tengah temuan bahwa pengeluaran rokok di banyak rumah tangga masih mengalahkan alokasi untuk pangan bergizi.
"Keluarga adalah benteng pertama, tetapi benteng ini tidak akan kokoh jika dibiarkan berdiri sendiri. Prioritas kesehatan anak harus menjadi gerakan masyarakat yang melibatkan tokoh lokal, kader Posyandu, hingga struktur RT/RW," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2026).
Pernyataan ini merespons kajian pakar Universitas Gadjah Mada yang mengungkapkan bahwa rumah tangga dengan perokok cenderung mengalokasikan pangan bergizi lebih rendah dibandingkan rumah tangga non-perokok.
Data BPS yang dipaparkan Kementerian Kesehatan menunjukkan pengeluaran rumah tangga untuk rokok kretek filter di perkotaan mencapai 11,30% dari total pengeluaran per kapita, jauh lebih tinggi dibanding belanja telur ayam ras yang hanya 4,30%. Di perdesaan, belanja rokok mencapai 10,78%, sementara itu telur hanya 3,69%.
Kondisi tersebut diperparah dengan masih tingginya prevalensi stunting nasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting berada di 19,8%, dengan target penurunan menjadi 18,8% pada 2025.
Sementara itu, data BKKBN melalui Pendataan Keluarga 2025 mencatat sekitar 8,1 juta keluarga di Indonesia masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting.
Bagi Lestari, angka-angka itu menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga menjadi kunci untuk memutus rantai masalah gizi anak.
Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan yang selama ini berjalan kerap terjebak pada kampanye normatif tanpa menyentuh akar persoalan budaya dan kebiasaan sosial.
"Gerakan masyarakat harus mampu menghadirkan edukasi yang menyentuh akar rumput. Jangan hanya menjadi kampanye di atas kertas. Kader di tingkat desa dan kelurahan harus dibekali pemahaman bahwa setiap rupiah yang dialihkan dari rokok ke telur atau sayur adalah investasi langsung bagi masa depan anak," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR RI ini juga mendorong penguatan peran Posyandu sebagai pusat gerakan masyarakat.
Menurutnya, Posyandu jangan lagi hanya menjadi tempat menimbang bayi, tetapi harus bertransformasi menjadi ruang belajar bersama bagi keluarga untuk memahami gizi seimbang dan pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.
"Negara harus hadir memastikan lingkungan keluarga bebas dari paparan asap rokok dan memastikan akses pangan bergizi terjangkau. Namun, tanpa gerakan masyarakat yang masif, kebijakan apa pun akan berjalan lambat," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Rerie menambahkan, dengan sisa waktu menuju target penurunan stunting, gerakan masyarakat perlu diintensifkan di 16 provinsi prioritas yang menyumbang sekitar 80% kasus stunting nasional. Provinsi-provinsi tersebut antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Banten .
"Kesehatan anak bukan proyek jangka pendek. Ia adalah fondasi pembangunan manusia yang harus dijaga lewat kolaborasi semua pihak, dari pemerintah hingga tetangga di tingkat RT," pungkas Rerie.
(FIR)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0046 [51]
