FITNESS & HEALTH
Cakupan Vaksin HPV Diperluas, Kemenkes Sasar Anak yang tak Sekolah
A. Firdaus
Rabu 15 November 2023 / 08:15
Jakarta: Kementerian Kesehatan terus berupaya meminimalisir merebaknya kasus Kanker Serviks. Salah satu upayanya adalah memperluas cakupan vaksinasi Human papillomavirus (HPV).
Kanker serviks menduduki urutan kedua kanker paling berisiko bagi wanita dengan kasus kanker terbanyak setelah kanker payudara, yaitu sekitar 36.633 kasus baru atau 9,2% dari total kasus kanker di Indonesia pada 2021.
"Tingkat kematian jika seseorang sudah dinyatakan kanker serviks cukup tinggi, karena umumnya penderita datang sudah terlambat. Data tahun 2020 menunjukkan ada 33.633 kasus baru dengan kematian sebanyak 21.003 orang," ujar Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM.
Meski berisiko mematikan, kanker serviks nyatanya dapat dicegah. Menurut dr. Prima Yosephine, MKM, imunisasi merupakan pencegahan paling murah.
"Karena jika sudah terinfeksi kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes terus melakukan perluasan imunisasi HPV secara nasional. Saat ini, imunisasi HPV tahun 2023 melalui program BIAS baru mencapai 65,5%," terangnya.
Untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90%. Inilah mengapa, kesadaran bagi orang tua untuk memanfaatkan program imunisasi HPV nasional perlu terus diperkuat, guna melindungi anak-anak dari resiko kanker serviks di masa depan.
Kemenkes beberapa waktu lalu telah melakukan vaksinasi HPV ke beberapa basis anak berkumpul, seperti di sekolah dengan menyasar ke anak di kelas 5 dan 6 SD. Tak hanya itu, demi memperluas cakupannya, Kemenkes juga menyasar ke anak-anak yang tak mendapatkan hak ke sekolah.
"Mulai 2023, Imunisasi HPV ini akan diberikan di semua wilayah di RI, dengan sasaran seperti di anak usia SD dan sederajat, hingga usia sederajat yang tidak sekolah. Kami melakukannya terintegrasi dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang memang sudah rutin dilakukan selama ini di semua sekolah," ungkap dr. Prima.
"Jadi pemberian vaksin HPV juga terintegrasi. Seperti pihak Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan Sektor Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk anak-anak yang tidak sekolah," terang dr. Prima.
Cara ini juga sejalan dengan program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan imbauan tentang penanggulangan Kanker Serviks. Khusus untuk Vaksin HPV, WHO mengeluarkan vaksin ini di ujung tahun 2022 lalu.
WHO merekomendasikan negara-negara dengan memproduksi Vaksin HPV dengan program imunisasi nasional. Targetnya 90 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun harus sudah mendapatkan imunisasi HPV di tahun 2030.
Vaksin bukan satu-satunya cara untuk pencegahan kanker serviks dan harus tetap terintegrasi dan berkoordinasi dengan upaya-upaya pencegahan lainnya, yaitu edukasi tentang perilaku seks, melakukan koordinasi setelah dinyatakan diagnosa, dan tata laksana dari kanker itu sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Kanker serviks menduduki urutan kedua kanker paling berisiko bagi wanita dengan kasus kanker terbanyak setelah kanker payudara, yaitu sekitar 36.633 kasus baru atau 9,2% dari total kasus kanker di Indonesia pada 2021.
"Tingkat kematian jika seseorang sudah dinyatakan kanker serviks cukup tinggi, karena umumnya penderita datang sudah terlambat. Data tahun 2020 menunjukkan ada 33.633 kasus baru dengan kematian sebanyak 21.003 orang," ujar Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine, MKM.
Meski berisiko mematikan, kanker serviks nyatanya dapat dicegah. Menurut dr. Prima Yosephine, MKM, imunisasi merupakan pencegahan paling murah.
"Karena jika sudah terinfeksi kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes terus melakukan perluasan imunisasi HPV secara nasional. Saat ini, imunisasi HPV tahun 2023 melalui program BIAS baru mencapai 65,5%," terangnya.
Untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90%. Inilah mengapa, kesadaran bagi orang tua untuk memanfaatkan program imunisasi HPV nasional perlu terus diperkuat, guna melindungi anak-anak dari resiko kanker serviks di masa depan.
Kemenkes beberapa waktu lalu telah melakukan vaksinasi HPV ke beberapa basis anak berkumpul, seperti di sekolah dengan menyasar ke anak di kelas 5 dan 6 SD. Tak hanya itu, demi memperluas cakupannya, Kemenkes juga menyasar ke anak-anak yang tak mendapatkan hak ke sekolah.
"Mulai 2023, Imunisasi HPV ini akan diberikan di semua wilayah di RI, dengan sasaran seperti di anak usia SD dan sederajat, hingga usia sederajat yang tidak sekolah. Kami melakukannya terintegrasi dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah yang memang sudah rutin dilakukan selama ini di semua sekolah," ungkap dr. Prima.
"Jadi pemberian vaksin HPV juga terintegrasi. Seperti pihak Dinas Kesehatan harus bekerja sama dengan Sektor Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk anak-anak yang tidak sekolah," terang dr. Prima.
Cara ini juga sejalan dengan program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengeluarkan imbauan tentang penanggulangan Kanker Serviks. Khusus untuk Vaksin HPV, WHO mengeluarkan vaksin ini di ujung tahun 2022 lalu.
WHO merekomendasikan negara-negara dengan memproduksi Vaksin HPV dengan program imunisasi nasional. Targetnya 90 persen anak perempuan di bawah usia 15 tahun harus sudah mendapatkan imunisasi HPV di tahun 2030.
Vaksin bukan satu-satunya cara untuk pencegahan kanker serviks dan harus tetap terintegrasi dan berkoordinasi dengan upaya-upaya pencegahan lainnya, yaitu edukasi tentang perilaku seks, melakukan koordinasi setelah dinyatakan diagnosa, dan tata laksana dari kanker itu sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0098 [51]