FITNESS & HEALTH
RSUP Jayapura Dipalang! Kemenkes Ingatin: Kepentingan Pasien Harus Nomor Satu
Yatin Suleha
Minggu 21 Juni 2026 / 07:05
Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI lagi sorotin aksi pemalangan di RSUP Jayapura yang terjadi sejak Senin. Aksi ini dikhawatirin bakal bikin akses layanan kesehatan, khususnya buat kondisi darurat, jadi terhambat.
Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Azhar Jaya, ngingetin kalau rumah sakit itu fasilitas vital yang gak boleh dipalang karena pasien harus selalu jadi prioritas utama.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujar dr. Azhar Jaya melalui siaran pers, Jumat (19/6).
Ia menambahkan, pemalangan yang menutup akses rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan.
.jpg)
(Kemenkes prihatin RSUP Jayapura dipalang, akses layanan kesehatan warga jangan sampai terhambat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terkini, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Rawat Jalan tetap beroperasi.
Tercatat 2 pasien di IGD, 33 pasien Rawat Inap, dan 6 pasien di ruang Rawat Intensif masih mendapatkan perawatan. Para pegawai shift sore juga tetap siaga melayani pasien.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi.
Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Jadi, aksi pemalangan ini muncul karena ada aspirasi masyarakat adat soal status lahan RSUP Jayapura. Pihak Kemenkes berharap masalah ini bisa beres lewat diskusi yang baik.
Soalnya, apapun alasannya, masyarakat Papua tetep punya hak penuh buat dapet layanan kesehatan yang layak dan fasilitas rumah sakit gak boleh terganggu.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas dr. Azhar Jaya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(TIN)
Dirjen Pelayanan Kesehatan, dr. Azhar Jaya, ngingetin kalau rumah sakit itu fasilitas vital yang gak boleh dipalang karena pasien harus selalu jadi prioritas utama.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” ujar dr. Azhar Jaya melalui siaran pers, Jumat (19/6).
Ia menambahkan, pemalangan yang menutup akses rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan tindakan kegawatdaruratan.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6) di pintu utama, manajemen RSUP Jayapura memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan.
(Kemenkes prihatin RSUP Jayapura dipalang, akses layanan kesehatan warga jangan sampai terhambat. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)
Akses pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian demi menjaga keamanan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan.
Berdasarkan laporan terkini, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap, dan Rawat Jalan tetap beroperasi.
Tercatat 2 pasien di IGD, 33 pasien Rawat Inap, dan 6 pasien di ruang Rawat Intensif masih mendapatkan perawatan. Para pegawai shift sore juga tetap siaga melayani pasien.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengantisipasi situasi.
Pihak rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai serta menginformasikan perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.
Jadi, aksi pemalangan ini muncul karena ada aspirasi masyarakat adat soal status lahan RSUP Jayapura. Pihak Kemenkes berharap masalah ini bisa beres lewat diskusi yang baik.
Soalnya, apapun alasannya, masyarakat Papua tetep punya hak penuh buat dapet layanan kesehatan yang layak dan fasilitas rumah sakit gak boleh terganggu.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas dr. Azhar Jaya.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(TIN)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0048 [53]
