FITNESS & HEALTH
Menkes: Data Keracunan MBG akan Dilakukan Update Layaknya Covid-19
Aulia Putriningtias
Kamis 02 Oktober 2025 / 23:18
Jakarta: Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa data-data keracunan makan bergizi gratis (MBG) disetujui untuk selalu dilakukan update seperti pada saat covid-19. Hal ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
"Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari pusat SMAS, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan," ungkap Budi Gunadi dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis di Gedung Kemenkes, Kamis, 2 Oktober 2025.
Menkes Budi Gunadi juga mengatakan bahwa laporan ini seperti pada covid-19 pada saat beberapa waktu lalu. Angka-angka setiap hari, minggu, bahkan per bulan akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan juga BGN (Badan Gizi Nasional).
"Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoridasi dengan badan komunikasi pemerintah kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat Covid itu kita bisa lakukan," tambahnya.
.jpg)
(Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
Sementara itu, Menkes juga menambahkan adanya sertifikasi-sertifikasi yang wajib dihadirkan oleh SPPG untuk keberlangsungan MBG.
Mulai dari sertifikasi SLHS higga HACCP, yakni proses yang terkait dengan standar gizi dan manajemen risikonya. Kemudian, juga diperlukan sertifikasi halal.
"Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi, Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerjasama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal minimalnya seperti apa," jelasnya.
Menurutnya, akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi sudah dibahas agar bagaimana proses bisa cepat, kualitas yang dihasilkan baik, dan juga tidak ada biaya izin yang mahal. Kemudian, pengawasan secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap harinya.
"Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak itu dibicarakan," imbuh Menkes Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(TIN)
"Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari pusat SMAS, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan," ungkap Budi Gunadi dalam konferensi pers Penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis di Gedung Kemenkes, Kamis, 2 Oktober 2025.
Baca Juga :
Perketat Higenis MBG, SPPG Wajib Hadirkan SLHS
Menkes Budi Gunadi juga mengatakan bahwa laporan ini seperti pada covid-19 pada saat beberapa waktu lalu. Angka-angka setiap hari, minggu, bahkan per bulan akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan juga BGN (Badan Gizi Nasional).
"Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoridasi dengan badan komunikasi pemerintah kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat Covid itu kita bisa lakukan," tambahnya.
(Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
Sementara itu, Menkes juga menambahkan adanya sertifikasi-sertifikasi yang wajib dihadirkan oleh SPPG untuk keberlangsungan MBG.
Mulai dari sertifikasi SLHS higga HACCP, yakni proses yang terkait dengan standar gizi dan manajemen risikonya. Kemudian, juga diperlukan sertifikasi halal.
"Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi, Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerjasama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal minimalnya seperti apa," jelasnya.
Menurutnya, akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi sudah dibahas agar bagaimana proses bisa cepat, kualitas yang dihasilkan baik, dan juga tidak ada biaya izin yang mahal. Kemudian, pengawasan secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap harinya.
"Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus atau tidak itu dibicarakan," imbuh Menkes Budi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(TIN)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0051 [51]
