FITNESS & HEALTH
Perketat Higenis MBG, SPPG Wajib Hadirkan SLHS
Aulia Putriningtias
Minggu 28 September 2025 / 16:24
Jakarta: Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), imbas banyaknya keracunan makan bergizi gratis (MBG)
"Rakor kami juga tadi baru selesai ya, memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus," ungkap Zulhas dalam konferensi pers penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis di kediaman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu, 28 September 2025.
Baca juga: Diduga Mengandung Minyak Babi, BPOM Siap Uji Ompreng MBG!
Zulhas juga menambahkan bahwa kegunaan wajib memiliki SLHS ini adalah agar kejadian keracunan terhadap MBG tidak terjadi lagi.
Ia menekankan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama.
.jpg)
(Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
"Harus dicek karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat laik higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG," jelas Zulhas.
Zulhas menekankan bahwa kejadian keracunan akibat MBG ini sudah sampai pada laporan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Zulhas menekankan bahwa kejadian keracunan MBG bukan sekadar angka, tetapi menjamin keselamatan generasi penerus.
"Tadi kami juga berdiskusi, rapat untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di DBM di tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti," ungkapnya.
Baca juga: Kepala Sekolah SDS Barunawati 2 Harap Program MBG Terus Berjalan
Sementara itu, inilah beberapa poin dalam mempercepat perbaikan dan pengiatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) selain perihal SLHS, antara lain:
- SPPG yang bermasalah akan kita tutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi.
- Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
- Sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah.
- Semua K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini.
- Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(TIN)
"Rakor kami juga tadi baru selesai ya, memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat ya. Tetapi setelah pasca kejadian sekarang mendapat perhatian khusus. Harus atau wajib hukumnya ya, setiap SPPG harus punya SLHS, harus," ungkap Zulhas dalam konferensi pers penanggulangan KLB pada Program Prioritas Makan Bergizi Gratis di kediaman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Minggu, 28 September 2025.
Baca juga: Diduga Mengandung Minyak Babi, BPOM Siap Uji Ompreng MBG!
Zulhas juga menambahkan bahwa kegunaan wajib memiliki SLHS ini adalah agar kejadian keracunan terhadap MBG tidak terjadi lagi.
Ia menekankan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama.
(Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)
"Harus dicek karena kalau tidak ada ini nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan adalah anak-anak kita itu adalah prioritas utama. Jadi SLHS, sertifikat laik higienis dan sanitasi wajib untuk seluruh SPPG," jelas Zulhas.
Zulhas menekankan bahwa kejadian keracunan akibat MBG ini sudah sampai pada laporan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Zulhas menekankan bahwa kejadian keracunan MBG bukan sekadar angka, tetapi menjamin keselamatan generasi penerus.
"Tadi kami juga berdiskusi, rapat untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di DBM di tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti," ungkapnya.
Baca juga: Kepala Sekolah SDS Barunawati 2 Harap Program MBG Terus Berjalan
Sementara itu, inilah beberapa poin dalam mempercepat perbaikan dan pengiatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) selain perihal SLHS, antara lain:
- SPPG yang bermasalah akan kita tutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi.
- Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
- Sudah diwajibkan untuk sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi diperbaiki, khususnya kualitas air dan alur limbah.
- Semua K/L, Pemda, dan pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini.
- Menkes mengoptimalkan Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(TIN)
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0043 [53]
