FEATURE
Langkah Sunyi Agus Fatoni Membangun Daerah yang Lebih Akuntabel
Medcom
Sabtu 21 Februari 2026 / 18:38
- Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas kerja panjang.
- Ajang ITAY 2026 sendiri mengusung tema Transforming for Reinventing Indonesia.
- Momentum menuju Indonesia Emas
Jakarta: Malam itu, sorot lampu di Studio Grand Metro TV tertuju pada satu nama: Agus Fatoni. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ini menerima penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026 dalam ajang Indonesia Top Achievements of The Year, Jumat, 20 Februari 2026.
Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas kerja panjang yang kerap tak terlihat publik: membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan adaptif di tengah tuntutan transformasi digital.
Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan bahwa capaian itu bukanlah milik pribadi. Ia mendedikasikannya bagi jajaran Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri, khususnya teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan tentu untuk pemerintah daerah,” ujar Fatoni.
Baginya, tata kelola keuangan bukan sekadar mengatur arus masuk dan keluar anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Keuda memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.
Tak hanya itu, optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, hingga Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi fokus pembenahan. Pemerintah daerah didorong untuk kreatif menggali potensi pendapatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan efektivitas belanja.
“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran. Belanja daerah harus mendukung pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Fatoni bukan sosok baru dalam dinamika pemerintahan daerah. Ia pernah dipercaya menjadi Penjabat Gubernur di sejumlah provinsi, mulai dari Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Papua. Pengalaman tersebut membentuk perspektifnya tentang kompleksitas tata kelola keuangan di daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan dan dukungan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Ajang ITAY 2026 sendiri mengusung tema Transforming for Reinventing Indonesia, sebuah seruan untuk berani melampaui zaman melalui inovasi, kepemimpinan visioner, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penilaian dilakukan secara independen oleh dewan juri dari kalangan akademisi dan praktisi, dengan lima indikator utama: prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.
Bagi Fatoni, penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan titik penguat untuk melanjutkan reformasi tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
Di tengah sorotan panggung penghargaan, pesan yang ia bawa sederhana: pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan sekadar soal administrasi, melainkan fondasi kepercayaan publik dan masa depan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Penghargaan tersebut menjadi penegasan atas kerja panjang yang kerap tak terlihat publik: membenahi tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan adaptif di tengah tuntutan transformasi digital.
Lebih dari sekadar angka
Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan bahwa capaian itu bukanlah milik pribadi. Ia mendedikasikannya bagi jajaran Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri, khususnya teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan tentu untuk pemerintah daerah,” ujar Fatoni.
Baginya, tata kelola keuangan bukan sekadar mengatur arus masuk dan keluar anggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinannya, Ditjen Keuda memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dirancang untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan APBD secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.
Tak hanya itu, optimalisasi pengelolaan BUMD, BLUD, hingga Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi fokus pembenahan. Pemerintah daerah didorong untuk kreatif menggali potensi pendapatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan efektivitas belanja.
“Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan tepat sasaran. Belanja daerah harus mendukung pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Jejak kepemimpinan dan sinergi
Fatoni bukan sosok baru dalam dinamika pemerintahan daerah. Ia pernah dipercaya menjadi Penjabat Gubernur di sejumlah provinsi, mulai dari Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara hingga Papua. Pengalaman tersebut membentuk perspektifnya tentang kompleksitas tata kelola keuangan di daerah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian atas arahan dan dukungan dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Ajang ITAY 2026 sendiri mengusung tema Transforming for Reinventing Indonesia, sebuah seruan untuk berani melampaui zaman melalui inovasi, kepemimpinan visioner, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Penilaian dilakukan secara independen oleh dewan juri dari kalangan akademisi dan praktisi, dengan lima indikator utama: prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi.
Momentum menuju Indonesia Emas
Bagi Fatoni, penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan titik penguat untuk melanjutkan reformasi tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional dan visi Indonesia Emas 2045.
Di tengah sorotan panggung penghargaan, pesan yang ia bawa sederhana: pengelolaan keuangan daerah yang baik bukan sekadar soal administrasi, melainkan fondasi kepercayaan publik dan masa depan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0181 [53]
