COMMUNITY
Agus Fatoni Ajak Daerah Lebih Kreatif Lewat Creative Financing
A. Firdaus
Selasa 09 Juni 2026 / 17:24
- Di tengah kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang terus meningkat, daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- Banyak aset daerah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
- Keberhasilan creative financing tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keberanian para kepala daerah dalam mengambil langkah inovatif.
Yogyakarta: Tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah dinilai membutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan. Di tengah kebutuhan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang terus meningkat, daerah didorong untuk tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengajak pemerintah daerah memanfaatkan berbagai skema creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam kegiatan Regional Financial Discussion bertema Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing yang berlangsung di Yogyakarta.
Menurut Fatoni, creative financing perlu menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Creative financing harus menjadi semangat baru bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang ada, tetapi harus terus menciptakan alternatif pembiayaan yang inovatif," ujarnya.
Fatoni menjelaskan bahwa konsep creative financing tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari sumber pembiayaan tambahan. Lebih dari itu, pendekatan tersebut juga mendorong transformasi budaya birokrasi agar lebih fleksibel, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Ia menyebut ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan pembiayaan kreatif, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan warga.
"Creative financing bukan sekadar mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga transformasi budaya birokrasi menjadi lebih fleksibel, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil," katanya.
Dalam kesempatan itu, Fatoni memaparkan sejumlah instrumen yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Beberapa di antaranya adalah optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi layanan, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR), memperkuat peran BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat, hingga memanfaatkan instrumen pinjaman dan obligasi daerah sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut Fatoni, banyak aset daerah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Daerah memiliki banyak potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Aset daerah tidak boleh hanya menjadi aset tidur, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi daerah," jelasnya.
Fatoni menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat regulasi untuk mendukung implementasi creative financing di daerah. Berbagai aturan terkait BUMD, BLUD, pemanfaatan aset daerah, hingga kerja sama dengan badan usaha terus disempurnakan agar lebih efektif dan memberi ruang inovasi yang lebih luas.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan creative financing tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keberanian para kepala daerah dalam mengambil langkah inovatif.
"Banyak daerah masih ragu karena takut bermasalah. Padahal regulasinya sudah tersedia dan contoh keberhasilannya juga sudah banyak. Yang diperlukan adalah pemahaman dan keberanian untuk bertindak," ujarnya.
Fatoni berharap tantangan fiskal yang dihadapi saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pengelolaan keuangan menuju sistem yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dengan keberanian berinovasi dan memanfaatkan potensi yang ada, daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengajak pemerintah daerah memanfaatkan berbagai skema creative financing atau pembiayaan kreatif sebagai strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Hal tersebut disampaikan Fatoni dalam kegiatan Regional Financial Discussion bertema Pengelolaan Keuangan Daerah dan Creative Financing yang berlangsung di Yogyakarta.
Menurut Fatoni, creative financing perlu menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Creative financing harus menjadi semangat baru bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang ada, tetapi harus terus menciptakan alternatif pembiayaan yang inovatif," ujarnya.
Fatoni menjelaskan bahwa konsep creative financing tidak hanya berkaitan dengan upaya mencari sumber pembiayaan tambahan. Lebih dari itu, pendekatan tersebut juga mendorong transformasi budaya birokrasi agar lebih fleksibel, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Ia menyebut ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai melalui penerapan pembiayaan kreatif, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mendorong kesejahteraan warga.
"Creative financing bukan sekadar mencari sumber pembiayaan baru, tetapi juga transformasi budaya birokrasi menjadi lebih fleksibel, efisien, inovatif, dan berorientasi pada hasil," katanya.
Banyak potensi daerah belum dimanfaatkan
Dalam kesempatan itu, Fatoni memaparkan sejumlah instrumen yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Beberapa di antaranya adalah optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi layanan, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR), memperkuat peran BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat, hingga memanfaatkan instrumen pinjaman dan obligasi daerah sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut Fatoni, banyak aset daerah yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Daerah memiliki banyak potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Aset daerah tidak boleh hanya menjadi aset tidur, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi daerah," jelasnya.
Kepala Daerah diminta berani berinovasi
Fatoni menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat regulasi untuk mendukung implementasi creative financing di daerah. Berbagai aturan terkait BUMD, BLUD, pemanfaatan aset daerah, hingga kerja sama dengan badan usaha terus disempurnakan agar lebih efektif dan memberi ruang inovasi yang lebih luas.
Meski demikian, ia menilai keberhasilan creative financing tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga keberanian para kepala daerah dalam mengambil langkah inovatif.
"Banyak daerah masih ragu karena takut bermasalah. Padahal regulasinya sudah tersedia dan contoh keberhasilannya juga sudah banyak. Yang diperlukan adalah pemahaman dan keberanian untuk bertindak," ujarnya.
Fatoni berharap tantangan fiskal yang dihadapi saat ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pengelolaan keuangan menuju sistem yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dengan keberanian berinovasi dan memanfaatkan potensi yang ada, daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mempercepat pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
RELATED ARTICLE
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0089 [51]
