​Pengamat Nilai Penataan Internal Kementerian PU Menjadi Bagian dari Penguatan Tata Kelola

Jakarta: Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai munculnya berbagai isu yang belakangan dikaitkan dengan Dody Hanggodo berpotensi berkaitan dengan langkah pembenahan birokrasi yang tengah dilakukan. Menurutnya, sejumlah informasi yang beredar perlu disikapi secara proporsional karena sebagian masih berupa dugaan dan belum terverifikasi.

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.

Menurut Trubus, berbagai isu yang beredar, mulai dari rencana perjalanan dinas ke luar negeri, penggunaan pesawat yang disebut sebagai jet pribadi, hingga mutasi pegawai, telah mendapat klarifikasi dari pihak terkait.

Ia berpandangan dinamika tersebut dapat muncul seiring upaya pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan di lingkungan instansi.

“Karena mereka selama ini kan kesulitan sekali dengan Pak Dody, mereka-mereka yang biasa bermain di ranah proyek-proyek infrastruktur (tidak bergerak bebas),” ungkapnya.

Meski demikian, Trubus menegaskan pandangan tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan. Hingga kini belum ada temuan resmi yang menunjukkan seluruh isu tersebut berasal dari pihak atau kelompok yang sama.

Trubus juga menilai pembenahan internal perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui evaluasi terhadap pejabat yang telah lama menduduki posisi tertentu.

“Karena kan Pak Dody juga mendapatkan laporan dari PPATK, ada sekitar 3.000-an (pegawai) pokoknya yang terindikasi judol. Berarti kan di situ harus ada pembenahan serius toh dalam hal ini terhadap internal di Kementerian PU, mungkin dari eselon satu sampai ke bawah, ke tingkat kepala-kepala dinas itu,” tegasnya.

Ia menilai rotasi menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan dalam rangka penyegaran organisasi.

“(Pejabat) yang lama belum ada pergantian kan ada tuh pejabat-pejabat itu, yang sebelumnya kan juga ada Pak Dody berhadapan dengan para pejabat yang sebelumnya kan, itu yang dari peninggalan menteri sebelumnya kan gitu. Jadi ya memang ini, terjadi semacam perang politik kan di situ artinya kan gitu,” tuturnya.

“Iya, (pegawai lama) itu kan harus dipindahkan, harus dimutasi harus juga digantilah, paling tidak diganti gitu,” tambah dia.

Menurut Trubus, proses pembenahan sebaiknya didukung pemeriksaan yang berbasis bukti agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan.

“Karena apa? Karena dia seorang menteri tentu harus membentuk tim khusus untuk membongkar semuanya. Karena kan harus dasarnya kan dasar bukti toh,” jelas Trubus.

Ia juga menilai langkah tersebut memerlukan dukungan penuh agar reformasi birokrasi berjalan optimal.

“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” kata dia.

“Ya mestinya Presiden mensupport itu kan gitu. Kan menteri itu kan pembantu Presiden. Ya berarti dia mestinya sudah sudah dapat dukungan. Cuman persoalan apakah harus terbuka ya tentu enggak lah, karena kan Presiden cukup mempercayakan kepada menterinya gitu,” pungkas Trubus. Dok. Istimewa

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News