Ketum Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kedua kiri) menyerahkan dokumen kepengurusan 34 DPD se-Indonesia kepada Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kiri) dan Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
Ketum Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (kedua kiri) menyerahkan dokumen kepengurusan 34 DPD se-Indonesia kepada Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya (kiri) dan Komisioner KPU Hasyim Asyari di Gedung KPU, Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 8 Maret 2021.
AHY beserta pengurus partai tingkat pusat dan daerah mengunjungi KPU untuk menyerahkan dua boks dokumen, di antaranya berisi surat yang menyatakan kepemimpinan sah Partai Demokrat sebagaimana ditetapkan oleh kongres partai kelima tahun lalu dan dokumen AD/ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham pada 2020.
AHY beserta pengurus partai tingkat pusat dan daerah mengunjungi KPU untuk menyerahkan dua boks dokumen, di antaranya berisi surat yang menyatakan kepemimpinan sah Partai Demokrat sebagaimana ditetapkan oleh kongres partai kelima tahun lalu dan dokumen AD/ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham pada 2020.
"Dengan demikian keabsahan ini menggugurkan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alih Partai Demokrat yang mereka klaim melalui kongres luar biasa," kata AHY saat menyerahkan dokumen partai secara simbolis ke Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Senin, 8 Maret 2021.
Sementara itu Plt Ketua KPU Ilham Saputra menyampaikan keprihatinan terhadap kemelut di Partai Demokrat dan ia memastikan sistem informasi digital KPU masih mencatat AHY sebagai ketua umum partai.
Sementara itu Plt Ketua KPU Ilham Saputra menyampaikan keprihatinan terhadap kemelut di Partai Demokrat dan ia memastikan sistem informasi digital KPU masih mencatat AHY sebagai ketua umum partai.
"Terkait dengan konflik yang ada di (Partai, red) Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini, kami masih memegang SK (surat keputusan, red) dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, red) yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY," kata Ilham.

Saat AHY Serahkan Dua Boks Bukti Dokumen ke KPU

News kpu partai politik partai demokrat kongres partai demokrat
08 Maret 2021 17:29
Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa AHY menyerahkan dua boks kontainer bukti atau dokumen kepada Komisi Pemiliha Umum (KPU) terkait kisruh di internal partai tersebut.

AHY beserta pengurus partai tingkat pusat dan daerah mengunjungi KPU untuk menyerahkan dua boks dokumen, di antaranya berisi surat yang menyatakan kepemimpinan sah Partai Demokrat sebagaimana ditetapkan oleh kongres partai kelima tahun lalu dan dokumen AD/ART yang telah disahkan oleh Kemenkumham pada 2020.

"Dengan demikian keabsahan ini menggugurkan apa yang dilakukan oleh gerakan pengambil alih Partai Demokrat yang mereka klaim melalui kongres luar biasa," kata AHY saat menyerahkan dokumen partai secara simbolis ke Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Senin, 8 Maret 2021.

Sementara itu Plt Ketua KPU Ilham Saputra menyampaikan keprihatinan terhadap kemelut di Partai Demokrat dan ia memastikan sistem informasi digital KPU masih mencatat AHY sebagai ketua umum partai.

"Terkait dengan konflik yang ada di (Partai, red) Demokrat, kami prinsipnya turut prihatin dengan apa yang terjadi saat ini, tetapi bahwa sampai saat ini, kami masih memegang SK (surat keputusan, red) dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, red) yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY," kata Ilham.

Ilham kemudian menjelaskan semua informasi mengenai partai politik, termasuk anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan daftar pengurus serta keanggotaan partai telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), laman yang dikelola oleh KPU.

Sejauh ini, Ilham kembali menerangkan, informasi di dalam SIPOL masih menunjukkan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Dalam pertemuan dengan AHY, Ilham menerangkan KPU bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPU hanya akan mengakui pengurus partai politik yang telah disahkan atau surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

"Sampai saat ini belum ada SK apa pun dari Kemenkumham yang datang ke kami, kemudian mengacu kepada pemilu (pemilihan umum, red) 2019, pilkada (pemilihan kepala daerah, red) 2020, kami juga sampai saat ini masih memegang SK yang diberikan Kemenkumham terakhir Partai Demokrat kepada kami," tutur Ilham di depan para ketua DPD Partai Demokrat dan komisioner KPU.

AHY bersama jajaran pengurus Partai Demokrat mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM, KPU, serta rencananya Kemenko Polhukam, Senin, beberapa hari setelah sejumlah anggota dan bekas pengurus partai menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Kongres yang dipimpin oleh Jhoni Allen itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai periode 2021-2025. MI/Susanto

(WWD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif