Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) didampingi pakar hukum perumus RKUHP Muladi (tengah), Harkristuti Harkrisnowo (kedua kiri) dan Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyampaikan tanggapan pemerintah tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) didampingi pakar hukum perumus RKUHP Muladi (tengah), Harkristuti Harkrisnowo (kedua kiri) dan Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyampaikan tanggapan pemerintah tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan.
Pemerintah bersama DPR menyepakati RKUHP untuk selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna.
Pemerintah bersama DPR menyepakati RKUHP untuk selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) menerima berkas tanggapan fraksisaat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) menerima berkas tanggapan fraksisaat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

DPR dan Pemerintah Sepakati RKUHP

18 September 2019 20:06
Jakarta: Komisi Hukum DPR RI dan pemerintah secara resmi bersepakat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk dibawa ke rapat paripurna. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 18 September 2019. Antara Foto/Puspa Perwitasari

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News rancangan kuhp

GRAFIS