Anggota DPR-RI Fraksi NasDem Willy Aditya (kedua dari kanan) bersama dengan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, (kiri), Ketua Komnas HAM Ahmad T Damanik (kanan) dan Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib (kedua dari kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Cros Check di Jakarta.
Anggota DPR-RI Fraksi NasDem Willy Aditya (kedua dari kanan) bersama dengan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, (kiri), Ketua Komnas HAM Ahmad T Damanik (kanan) dan Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib (kedua dari kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Cros Check di Jakarta.
Diskusi yang diadakan medcom.id yang bertema Menimbang Kombatan ISIS Pulang ini membicarakan apa yang harus dilakukan Pemerintah RI terhadap warganya yang bergabung ke ISIS serta dampak dari keputusan yang diambil pemerintah.
Diskusi yang diadakan medcom.id yang bertema Menimbang Kombatan ISIS Pulang ini membicarakan apa yang harus dilakukan Pemerintah RI terhadap warganya yang bergabung ke ISIS serta dampak dari keputusan yang diambil pemerintah.
Pemerintah diminta berhati-hati menyikapi status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Mencabut status kewarganegaraan seseorang harus mengacu pada aturan perundang-undangan.
Pemerintah diminta berhati-hati menyikapi status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Mencabut status kewarganegaraan seseorang harus mengacu pada aturan perundang-undangan.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah mengatur jelas soal status warga negara. Setiap orang bisa dicabut status kewarganegaannya bila menjadi warga negara lain, menerima paspor dari negara lain, dan bersumpah setia pada negara lain.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan sudah mengatur jelas soal status warga negara. Setiap orang bisa dicabut status kewarganegaannya bila menjadi warga negara lain, menerima paspor dari negara lain, dan bersumpah setia pada negara lain.

Diskusi Cross Check, Menimbang Kombatan ISIS Pulang

News WNI Gabung ISIS
09 Februari 2020 15:59
Jakarta: Pemerintah diminta berhati-hati menyikapi status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menegaskan pemerintah tak bisa mengabaikan ketentuan dalam UU Kewarganegaraan untuk mencabut status WNI eks ISIS. MI/M Irfan
(KHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai foto ini?

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif