Presiden Joko Widodo meminta DPR RI menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RUU KUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. "Saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Presiden dalam jumpa pers di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 20 September 2019.

"Untuk itu saya perintahkan Menkumham selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," ungkap Kepala Negara.

Presiden menilai terdapat sekitar 14 pasal yang harus ditinjau ulang. "Saya berharap DPR juga mempunyai sikap yang sama sehingga pembahasan RKUHP bisa dilakukan oleh DPR RI periode berikutnya," katanya.

Kepala Negara juga meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menambah masukan dan mengumpulkan usulan dari masyarakat. "Saya perintahkan Menteri Hukum dan HAM kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujar Presiden.